Miliaran Rupiah Aset Karimun Dinilai Mubazir
Karimun (ANTARA Kepri) - LSM Gerakan Tanpa Kompromi (Gertak) menilai, miliaran rupiah dana APBD untuk pembangunan sejumlah aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mubazir karena tidak dimanfaatkan secara optimal.
"Aset berupa gedung yang tidak dimanfaatkan itu mencerminkan penggunaan anggaran yang tidak menganut asas manfaat dan efisiensi," kata Ketua LSM Gertak Fitra Sukarna di Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Fitra Sukarna mencontohkan gedung E di Kompleks Perkantoran Pemkab Karimun yang sejak dibangun hampir dua tahun lalu belum juga dimanfaatkan.
Kemudian, Gedung Pemuda di Jalan Canggai Putri, Kecamatan Tebing yang mulai lapuk dimakan usia.
"Yang memprihatinkan adalah gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) yang hanya sekali digunakan saat peresmian. Kini, gedung itu menjadi ajang mesum muda-mudi pada malam hari," katanya.
Menurut dia, gedung-gedung tersebut seharusnya bisa dioptimalkan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, kepemudaan serta satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karimun.
"Kenyataannya, masih banyak satuan kerja perangkat daerah yang menggelar kegiatan di hotel yang tentunya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit," katanya.
Dia mengatakan pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan SKPD seyogianya bisa menghemat anggaran dan memperkecil peluang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Patut dipertanyakan kenapa hotel masih menjadi pilihan untuk penyelenggaran kegiatan termasuk yang bersifat seremonial. Pemerintah daerah sudah seharusnya memangkas anggaran kegiatan SKPD di hotel dan mengalihkannya untuk program pengembangan ekonomi kerakyatan," katanya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak diukur dari seberapa banyak anggaran yang dihabiskan untuk proyek yang menjadi ikon daerah, tetapi seberapa besar anggaran yang dihabiskan untuk pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat dan belanja publik lainnya.
"Bisa dilihat pembangunan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak untuk megaproyek yang tidak bersentuhan langsung dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap prioritas anggaran pada 2013 mulai dialihkan untuk sektor ekonomi kerakyatan sehingga dapat mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah," tuturnya. (ANTARA)
Editor: Kaswir
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
