Batam (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mendorong keterbukaan informasi publik untuk memperkuat akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu).
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Batam Syailendra Reza di Batam, Ahad.
Dalam forum yang menggandeng rekan pers, mahasiswa dan akademisi, Bawaslu Batam membahas pentingnya literasi informasi publik dalam mendukung peran masyarakat dan lembaga pengawas Pemilu.
Menurut Syailendra, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan.
“Kami berharap masyarakat lebih mudah mengakses informasi, memahami kinerja Bawaslu, dan ikut aktif mengawasi jalannya demokrasi,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Batam Antonius Gaho menyoroti tantangan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan, terutama untuk partisipasi pemilih pemula.
Menurutnya, partisipasi masyarakat bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga partai politik.
“Partai politik seharusnya ikut memberikan edukasi, bukan hanya fokus pada kampanye. Peningkatan partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula, perlu menjadi perhatian bersama,” kata dia.
Antonius menambahkan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dengan strategi yang disesuaikan, misalnya melalui kunjungan ke sekolah-sekolah.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemilih muda tentang pentingnya menggunakan hak suara.
“Kami ingin angka partisipasi pemilih di Batam bisa meningkat signifikan, bahkan melampaui capaian pada pemilu dan pilkada sebelumnya,” kata dia.
Sebagai informasi, partisipasi pemilih di Batam pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hanya mencapai 48,5 persen.
Dengan komitmen pada keterbukaan informasi dan fokus meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu Batam optimistis mampu memperkuat pengawasan Pemilu di daerah.
Komentar