Di Tanjungpinang, Kepala BPS RI ajak pemda se-Kepri sukseskan sensus ekonomi 2026

Sabtu, 31 Januari 2026 19:25 WIB

Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti. ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti mengajak Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

"Dukungan pemerintah daerah jadi keharusan agar kami dapat mencatat seluruh aktivitas ekonomi, khususnya di Kepri," kata Amalia dalam kunjungannya ke Kota Tanjungpinang, Kepri, Sabtu.

Dia menyebut BPS memiliki tiga sensus wajib, yaitu sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi. Dari ketiganya, sensus ekonomi dianggap paling sulit dan penuh tantangan, salah satunya pelaku usaha enggan memberikan data ke BPS.

Maka itu, BPS meminta dukungan penuh gubernur beserta bupati/wali kota se-Kepri ikut mendorong para pelaku usaha memberikan data yang jujur dan benar kepada petugas sensus ekonomi.

"Apabila datanya lengkap, tentu bermanfaat bagi kepala daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi lebih tepat sasaran," ujarnya.

Amalia menyampaikan sensus ekonomi 2026 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai 31 Juli tahun ini. Sensus ini digelar per sepuluh tahun yang identik dengan akhiran angka 6, seperti 2016, 2026 hingga 2036.

Petugas sensus akan mencatat semua aktivitas ekonomi masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari rumah tangga, pasar, UMKM hingga perusahaan besar.

"Petugas kami masuk ke rumah tangga untuk merekam ekonomi yang tak nampak secara fisik, misalnya ibu rumah berjualan menggunakan platform online, termasuk pedagang keliling serta konten kreator," ungkapnya.

Lanjutnya menjelaskan, sensus ekonomi 2026 harus menjadi legacy bersama, karena BPS akan menyuguhkan potret ekonomi Kepri yang sesungguhnya.

Ia turut mengimbau masyarakat tidak takut atau tidak menolak kedatangan petugas sensus dari rumah ke rumah.

"Berikan data sebenarnya, sehingga kami bisa menyajikan data berkualitas hasil sensus ekonomi. Data ini bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemda dan masyarakat umum," demikian Amalia.