Pagi ini Nelayan Demo di DPRD Karimun
Karimun (ANTARA Kepri) - Ratusan nelayan tradisional di Tanjung Balai Karimun, Senin (21/1) pagi ini menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menuntut kejelasan area tangkap ikan yang tumpang tindih dengan kawasan industri.
"Izin dari kepolisian sudah kami kantongi. Massa yang akan dikerahkan mencapai ratusan orang. Sedangkan tuntutannya masalah zona tangkap ikan yang berubah menjadi kawasan industri," kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karimun Amirullah di Tanjung Balai Karimun.
Menurut Amirullah, kalangan nelayan tradisional mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang mengalihkan zona tangkap ikan di pesisir Pulau Karimun Besar menjadi kawasan industri.
"Hampir seluruh bibir pantai berubah menjadi kawasan industri, mulai dari selatan di Desa Pangke, Kecamatan Meral, sebelah utara di Kelurahan Pasir Panjang hingga bagian timur di Desa Pongkar, Tebing. Pengalihan ini berdampak pada nelayan yang sejak lama menggantungkan hidupnya di perairan tersebut," katanya.
Dia mengatakan, nelayan mengeluh tidak lagi mendapatkan ikan sejak maraknya pendirian perusahaan pascasejak pemberlakuan status kawasan perdagangan bebas atau "free trade zone" pada 2009.
"Reklamasi pantai yang dilakukan perusahaan galangan kapal mengakibatkan ikan sulit didapat karena air laut tercemar lumpur," katanya.
Menurut dia, nelayan makin terjepit setelah perairan Pulau Karimun Anak yang berbatasan dengan Malaysia juga berubah menjadi area labuh jangkar kapal.
"Mau kemana nelayan menangkap ikan jika hampir seluruh pesisir pantai menjadi kawasan industri, sementara mereka tidak punya sarana tangkap yang memadai untuk menangkap ikan di laut lepas," tuturnya.
Dia mengatakan, pemerintah daerah seharusnya mencarikan solusi sehingga kebijakan pengalihan kawasan pesisir menjadi daerah industri tidak berdampak buruk bagi nelayan.
"Nelayan bukan anti pembangunan, tapi jangan dijadikan korban. Kalau memang kawasan pantai dijadikan daerah industri, maka pemerintah daerah harus mencarikan solusi misalnya dengan mempekerjakan mereka di perusahaan atau memberikan kapal dan sarana tangkap untuk menangkap ikan lebih jauh dari bibir pantai," ucapnya.
Dikatakannya, keluhan nelayan tersebut sebenarnya sudah lama disampaikan kepada pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan.
"Ini masalah hajat hidup orang banyak. Kami berharap DPRD Karimun sebagai wakil rakyat dapat menjembatani tuntutan nelayan," kata dia. (ANTARA)
Editor: Edi Supriyatna Syafei
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
