DPRD Batam-Boyolali bahas pengawasan ketertiban dan optimalisasi PAD

id Kepri, Batam ,DPRD ,kunjungan ,PAD,optimalisasi,Boyolali

DPRD Batam-Boyolali bahas pengawasan ketertiban dan optimalisasi PAD

DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau bersama DPRD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membahas pengawasan ketertiban dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). (ANTARA/DPRD Batam)

Batam (ANTARA) - DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau bersama DPRD Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membahas pengawasan ketertiban dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Boyolali, di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam.

Budi di Batam, Kamis menyampaikan rombongan DPRD Kabupaten Boyolali yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Boyolali, Nur Arifin, datang dengan agenda studi dan diskusi bertema “Pengawasan Ketertiban Umum dan Peran Komisi I dan III DPRD dalam Pembangunan Berbasis Investasi (Generating PAD) dalam rangka Adaptasi UU HKPD dan Optimalisasi Fiskal Daerah 2026 (Menghadapi Penurunan TKD 2026)”.

“Kami menyambut baik kunjungan rekan-rekan dari Boyolali. Semoga selama di Batam bisa mendapatkan banyak manfaat, sekaligus menikmati suasana dan kuliner khas Batam yang menjadi daya tarik tersendiri,” ujar Budi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, termasuk tantangan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang diperkirakan mengalami penurunan.

Dengan begitu, Budi menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas daerah dalam menggali potensi PAD agar pembangunan tetap berkelanjutan.

Baca juga: Satgas Pangan Kepri pastikan stok dan harga beras stabil hingga Nataru

“Kebijakan fiskal yang baru menuntut daerah untuk lebih adaptif dan inovatif. Daerah harus mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Biyanto menjelaskan tentang dinamika pembangunan di Kota Batam yang berjalan sinergis antara dua lembaga utama, yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dan ketertiban umum di Batam tidak lepas dari kerja sama lintas lembaga, mulai dari Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga lembaga sosial kemasyarakatan.

“Sinergi lintas lembaga menjadi kunci menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah,” kaya Biyanto.

Baca juga: Imigrasi Batam terbitkan 244.471 izin tinggal bagi WNA selama tahun 2025

Pewarta :
Uploader: Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2025


Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE