Karimun Tidak Lagi Daerah Tertinggal

Selasa, 9 April 2013 23:33 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan kabupaten setempat tidak lagi dikategorikan sebagai daerah tertinggal dari sudut pandang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Tahun ini, Kementerian Sosial menyatakan Karimun berhasil menangani 26 indikator PMKS sehingga tidak lagi masuk dalam kategori daerah tertinggal," kata Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Karimun Syafruddin di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Kategori daerah tertinggal, kata Syafruddin, meliputi 26 indikator PMKS, di antaranya rumah tidak layak huni, tingkat kematian ibu dan bayi, orang menderita gangguan kejiwaan, gelandangan, angka putus sekolah, akses kesehatan dan pendidikan, infrastruktur seperti listrik dan air dan indikator lainnya.

Pemerintah pusat, kata dia, menilai Karimun serius menyelesaikan 26 indikator itu, sehingga Karimun bersama 11 kabupaten lain, yaitu Pasaman, Kuantan Singingi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Bengkulu Utara, Belitung, Belitung Timur, Rembang, Katingan, Pulau Pisang dan Kabupaten Luwu tidak lagi daerah tertinggal.

"Program rehab rumah tidak layak huni yang dicanangkan pemerintah provinsi dan kabupaten sejak 2011 merupakan bukti keseriusan untuk mengentaskan kemiskinan. Begitu juga pembangunan posyandu, puskesmas yang terus digencarkan," katanya.

Terkait indikator masalah sosial, seperti gelandangan, anak putus sekolah, kata dia, sudah dilakukan secara intensif yang ditandai dengan nota kesepahaman Pemkab Karimun dengan Pemprov Kepri beberapa waktu lalu.

"Anak putus sekolah yang menjadi penyemir sepatu atau pengemis sudah ditertibkan dan disekolahkan secara gratis. Sedangkan penderita gangguan jiwa terus kita jaring dan ada beberapa yang kita bawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatan," tuturnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pada tahun lalu, menurut Syafruddin, juga turut mendorong turunnya angka kematian ibu dan bayi serta angka putus sekolah.

"Kami belum mengevaluasi tingkat keberhasilan PKH dalam menekan angka kematian ibu dan bayi dan putus sekolah. Namun berdasarkan laporan, program ini mampu menjaring warga miskin, khususnya pelayanan terhadap ibu hamil dan anak-anak usia sekolah," katanya. (Antara)

Editor: Ridwan Chaidir

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.