Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan wilayah lego jangkar di Pulau Nipah merupakan kawasan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan (Kanpel) Sambu dan langsung berada di bawah Kementerian Perhubungan.
"Wilayah tersebut tidak masuk daerah kerja Kanpel dari BP Batam, namun Kanpel Sambu yang langsung berada di bawah Kementerian Perhubungan," kata Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan di Batam, Jumat.
Ia mengatakan, segala kegiatan lego jangkar dikawasaan tersebut sesuai dengan tata ruang yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
"Lokasinya memang diperuntukkan untuk itu. Namun bukan BP Batam yang mengelola. Jadi kalau masyarakat di peisir Batam mempermasalahkannya tidak ke BP Batam," kata dia.
Wilayah kerja Kanpel di bawah BP Batam, kata dia, meliputi perairan Batuampar, Kabil, Batam Centre, Tanjung Uncang, Nongsa dan beberapa titik lain yang sudah ditentukan koordinatnya.
"Semua area labuh jangkar memang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, namun di Batam selain Kanpel BP Batam ada juga yang dikelola oleh Kanpel lain termasuk Kanpel Sambu," kata Ilham.
Pada Kamis (18/4), ratusan nelayan pesisir Kota Batam mendatangi kantor wali kota menolak tata ruang perairan sekitar Pulau Nipah sebagai wilayah lego jangkar kapal tanker.
Ratusan nelayan tersebut datang menggunakan lima buah bus besar dan sebuah mobil bak terbuka dengan berbagai spanduk penolakan kawasan Pulau Nipah dijadikan wilayah komersiil. Nelayan mengatakan wilayah perairan Pulau Nipah merupakan area tangkapan ikan para nelayan.
"Kami menolak peruntukan Pulau Nipah menjadi wilayah engker kapal," kata koordinator aksi, Faisal.
Nelayan mendukung Pulau Nipah yang merupakan salah satu pulau terluar Kota Batam dijadikan wilayah pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdepan namun menolak dijadikan sebagi area komersial.
"Di sekitar pulau itu tempat nelayan menggantungkan hidup. Rubah tata ruang yang ada, kami ingin wilayah tersebut tetap menjadi area tangkap nelayan," kata dia. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pertamina terus awasi penyaluran BBM subsidi di Kepri
Jumat, 3 Mei 2024 19:10 Wib
Polsek Bandara Batam gagalkan pengiriman tiga calon PMI ilegal
Jumat, 3 Mei 2024 18:22 Wib
Polda Kepri gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia lewat perairan Pecong
Jumat, 3 Mei 2024 15:09 Wib
OJK Kepri edukasi keuangan syariah kepada santri
Jumat, 3 Mei 2024 8:40 Wib
Bapenda Kepri kenalkan Fuel Card Plus untuk pengguna Pertalite dan Solar
Jumat, 3 Mei 2024 6:49 Wib
Bapenda Kepri hadirkan Fuel Card Plus upaya tingkatkan PBB-KB
Kamis, 2 Mei 2024 18:16 Wib
Imigrasi Batam pasang 15 autogate
Kamis, 2 Mei 2024 16:25 Wib
KPU Kepri sebut jumlah pemilih di Pilkada 2024 dibatasi 600 orang per TPS
Kamis, 2 Mei 2024 12:52 Wib
Komentar