BPK Diminta Audit Ulang Keuangan Perusda Karimun
Karimun (Antara Kepri) - Perusahaan Daerah (Perusda) Karimun, Provinsi Kepulauan Riau meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit ulang kondisi keuangan dan kinerja pengelolaan seluruh unit usaha perusahaan tersebut.
"Sesuai arahan Bupati, maka kami sudah meminta agar BPK mengaudit kembali keuangan dan kinerja perusahaan. Kami berharap audit tersebut terealisasi bulan depan," kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusda Karimun Muhammad Hasbi di Tanjung Balai Karimun, Jumat.
Muhammad Hasbi mengatakan, permintaan agar BPK mengaudit badan usaha milik daerah itu merupakan salah satu upaya untuk membenahi keuangan dan administrasi pascaditangkapnya Usmantono selaku dirut definitif oleh Kepolisian Padang karena diduga terkait kasus penggelapan beberapa waktu lalu.
"Kami ingin melakukan pembenahan menyeluruh. Dengan audit tentu bisa diketahui kendala dan persoalan yang dihadapi, baik pengelolaan SPBU, air bersih maupun pasar," kata dia.
Menurut dia, audit tidak hanya menyangkut keuangan perusahaan, tetapi juga terhadap kinerja pengelolaan unit usaha termasuk juga komposisi karyawan.
"Pengamatan sementara ini, jumlah karyawan terlalu 'gemuk' sehingga pendapatan perusahaan lebih banyak tersedot untuk pembayaran gaji. Dengan audit kinerja, kita akan tahu harus membuat kebijakan apa untuk mengoptimalkan kinerja karyawan, termasuk kemungkinan mengevaluasi kembali komposisi karyawan," tutur Hasbi yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Karimun itu.
Dia menjelaskan, pembenahan manajemen Perusda berat, apalagi selalu mendapat kritikan dari berbagai kalangan terkait tidak adanya kontribusi untuk pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir.
"Kalau dikerjakan dengan tulus ikhlas, kami yakin semuanya bisa teratasi. Ibarat, menyapu lantai, maka sapunya harus bersih. Kalau sapu kotor, lantai justru tambah kotor," katanya.
Disinggung mengenai kontribusi Perusda ke kas daerah, Hasbi optimistis akan terealisasi tidak sampai satu tahun.
Kami optimistis, tidak sampai satu tahun sudah ada kontribusi ke daerah," katanya.
Diberitakan, Muhammad Hasbi ditunjuk sebagai Plt Dirut Perusda menyusul tersangkutnya Usmantono dalam kasus dugaan penggelapan senilai Rp1,2 miliar dengan korban seorang pengusaha Padang, Asbari Bujang untuk bisnis pengembangan pengadaan air bersih Perusda.
Penangkapan Usmantono memunculkan reaksi dari beberapa fraksi di DPRD Karimun, termasuk Pansus LKPj Bupati Karimun 2012 yang mendesak agar keuangan dan kinerja Perusda diaudit oleh lembaga independen.
Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar mengatakan, audit menyeluruh terhadap Perusda bertujuan untuk mengetahui persoalan yang menyebabkan perusahaan tersebut gagal menyetor kontribusi meski Usmantono sempat menyanggupi untuk menyetor Rp1 miliar per tahun ketika mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPRD tiga tahun silam.
"Dengan audit itu juga bisa diketahui untuk apa dan kemana saja modal sebesar Rp1 miliar yang dikucurkan pemerintah daerah sementara kontribusi untuk daerah nihil dan kinerja unit usaha belum memuaskan," kata dia. (Antara)
Editor: Biqwanto Situmorang
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
