Pemkot Batam bantu iuran BPJS Kesehatan kepada 90 ribu penerima

Kamis, 29 Januari 2026 20:36 WIB

Petugas medis mengecek kesehatan pasien di salah satu rumah sakit di Batam, Kepri. ANTARA/Amandine Nadja

Batam (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mengalokasikan anggaran bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 90 ribu penerima dalam APBD 2026, sebagai bagian dari pelaksanaan program Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda) di daerah itu.

“Di APBD murni 2026, Bankesda dianggarkan Rp44.388.017.800 dengan sasaran 90 ribu peserta. Namun ini baru untuk sembilan bulan anggaran,” kata Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi saat dihubungi di Batam, Kamis.

Ia menyebutkan penerima bantuan iuran pada 2026 difokuskan kepada warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif maupun masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain bantuan iuran, katanya, anggaran tersebut juga untuk mendukung layanan kesehatan, termasuk bantuan pelayanan kesehatan, bantuan rujukan keluar kota, transportasi, serta akomodasi rujukan.

“Sebagian anggaran digunakan untuk itu, kita proporsionalkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Ia menjelaskan pada Tahun Anggaran 2025, Bankesda tercatat Rp79.000.919.659 dengan menyasar sekitar 80 ribu penerima bantuan iuran, sekaligus mencakup bantuan pelayanan kesehatan serta bantuan rujukan ke luar Kota Batam.

Dia mengatakan jumlah penerima bantuan iuran masih berpeluang bertambah.

“Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah (TAPD) berencana menambah alokasi sehingga total penerima bantuan iuran bisa mencapai 100 ribu peserta pada APBD Perubahan 2026. Nanti di APBD perubahan akan ditambah, karena di murni ini hanya sembilan bulan,” kata dia.

Untuk mendukung layanan Bankesda, Pemkot Batam bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit, yakni RSUD Embung Fatimah, RSBP, RS Harapan Bunda, RS Soedarsono, RS Bhayangkara, RS Elisabeth Batam Kota, RS Keluarga Husada, RS Graha Germine, RS Charis Medika, RS Kasih Sayang Ibu, dan RS Budi Kemuliaan.

Selain itu, rujukan juga mencakup layanan kesehatan jiwa di Pekanbaru dan Tanjung Uban.

Didi berharap, skema Bankesda tersebut tetap mampu menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.