Menko PM Muhaimin Iskandar: Direksi baru momentum transformasi total BPJS Kesehatan

Senin, 23 Februari 2026 14:45 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. ANTARA/HO-Kemenko PM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pergantian jajaran direksi baru di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus menjadi titik balik transformasi menyeluruh. Hal ini mencakup perbaikan tata kelola hingga peningkatan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Tentu ini semangat baru. Ini mumpung baru, kita set up lagi baru supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin.

Pria yang akrab disapa Gus Imin ini menilai, dinamika yang sempat memicu kekhawatiran beberapa waktu terakhir telah berhasil diatasi secara internal. Kini, momentum kepemimpinan baru ini harus dijadikan dasar pembenahan struktural yang lebih kokoh..

Ia menekankan bahwa kunci utama penyehatan BPJS Kesehatan terletak pada politik anggaran yang tepat.

Ia mendukung pembenahan kebijakan anggaran yang dimulai dari ketepatan subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI), akurasi data, serta pilihan program yang efektif dan berkelanjutan.

"Mari kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi di tahun-tahun ini. Enggak ada defisit-defisit lagi kebanyakan tantangan kita dan mulai yang pertama, politik anggaran kita benahi. Kebijakan anggaran yang tepat, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat. Lalu dimulai dengan pilihan-pilihan program yang tepat, diikuti dengan partisipasi, keterlibatan," ujar Muhaimin Iskandar.

Ia juga menekankan bahwa BPJS Kesehatan adalah pola kerja gotong royong raksasa yang berbasis konstitusi, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang Sistem Ekonomi dan Jaminan Sosial bagi Seluruh Rakyat.

Semangat gotong royong ini, menurut dia, harus terus diperkuat melalui partisipasi semua pihak dan penguatan rasa kepemilikan publik.

Dalam konteks transformasi, Muhaimin Iskandar menyoroti pentingnya pemutakhiran data sebagai agenda paling mendesak. Keterbukaan dan integrasi data antarinstansi dinilai menjadi fondasi utama untuk memperbaiki komunikasi publik dan memastikan kebijakan berbasis fakta.

Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar meminta Direksi dan Dewan Pengawas BPJS yang baru dilantik untuk memastikan penggunaan anggaran efektif dan tepat sasaran serta mencegah pemborosan.

"Pimpinan dan direksi baru serta dewan pengawas harus terus mengendalikan biaya operasional dan dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan koridor regulasi," kata Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, salah satunya dengan meminimalkan pelaksanaan acara-acara seremonial.

"Setiap tahun kita mengeluarkan dan memiliki anggaran operasional BPJS lebih dari Rp5 triliun. Setiap rupiah itu adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh lagi ada pemborosan dan acara-acara seremonial," kata Muhaimin Iskandar.

Ia menekankan pentingnya tata kelola manajemen risiko yang profesional dan transparan, termasuk dalam pengelolaan investasi BPJS.

"Tata kelola manajemen risiko harus profesional dan transparan," kata Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, strategi investasi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan optimalisasi manfaat.

Ia meminta pengawasan terhadap potensi kecurangan, seperti klaim fiktif, manipulasi layanan, hingga penyalahgunaan kepesertaan, harus ditingkatkan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PM: Direksi baru momentum transformasi menyeluruh BPJS Kesehatan