Pemprov Kepri prioritaskan penyelesaian tunda bayar Rp104 M

Kamis, 9 April 2026 14:39 WIB

Penjabat (Pj) Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira. (ANTARA/Ogen)

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memprioritaskan penyelesaian tunda bayar tahun anggaran 2025, yang mencapai Rp104 miliar, melalui APBD tahun anggaran 2026.

Penjabat (Pj) Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira mengatakan angka tunda bayar tersebut, merupakan hasil kajian dan perhitungan dari Inspektorat Pemerintah Daerah.

"Tunda bayar itu tersebar di belasan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri," kata Luki di Tanjungpinang, Kepri, Kamis.

Luki menyebut saat ini Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tengah membahas skema pembayaran dana tunda bayar 2025, apakah dicicil atau dibayar secara keseluruhan.

Menurutnya, penyelesaian tunda bayar tahun lalu juga harus menyesuaikan dengan kondisi arus kas (cashflow) keuangan daerah.

Baca juga: Pemkot Batam serahkan bansos untuk lansia

"TAPD masih menghitung dan realokasi anggaran guna menutupi beban tunda bayar 2025, termasuk berkoordinasi dengan BPKAD terkait ketersediaan anggaran tahun berjalan," ujarnya.

Luki memastikan pelunasan tunda bayar 2025 menjadi prioritas Pemprov Kepri agar roda pembangunan dan perputaran ekonomi masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ia turut memaparkan pada triwulan pertama 2026, serapan anggaran daerah masih berada di jalur yang tepat. Pendapatan daerah hingga Maret telah menyentuh angka 22 persen dari total target tahun 2026.

Sementara, belanja daerah masih difokuskan terhadap belanja rutin di awal tahun, seperti pembayaran gaji pegawai hingga tunjangan hari raya (THR).

"Untuk belanja kegiatan nonrutin kita tahan dulu demi menjaga ketersediaan dana cadangan," sebut Luki.

Baca juga: Pemprov Kepri hibahkan 2 aset bangunan ke Pemkot Tanjungpinang