Warga Pulau Terung Protes BLSM
Batam (Antara Kepri) - Warga dan pengurus masyarakat Pulau Terung, Kota Batam, Kepulauan Riau, memprotes penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mereka anggap tidak tepat sasaran.
"Dari 334 KK di RW 01, hanya 54 yang mendapatkan BLSM, itu pun warga yang mampu. Orang jompo banyak yang tidak mendapatkannya," kata Ketua RW01 Pulau Terung, Kelurahan Pulau Terung, Durmat saat ditemui di pulau itu, Sabtu.
Padahal berdasarkan pengamatannya ada 200 KK yang dianggap harus mendapatkan BLSM, yaitu keluarga nelayan yang miskin.
Durmat mengatakan warganya sempat marah dan menyampaikan protes langsung ke lurah pada Jumat. Namun, tidak mendapatkan jawaban memuaskan.
Di tempat yang sama, Ketua RT 04 RW 02 Dul Samad mempertanyakan pemilihan orang yang berhak mendapatkan BLSM.
"Datanya dari mana? Kenapa nelayan yang terkena dampak langsung kenaikan BBM malah tidak mendapatkan BLSM," kata dia.
Menurut dia, yang paling berhak mendapatkan BLSM adalah nelayan yang paling terdampak kenaikan harga BBM, ketimbang pekerja di pulau utama (Pulau Batam) yang hanya menggunakan BBM untuk transportasi.
Rata-rata setiap nelayan Pulau Terung menggunakan 72 liter bensin setiap melaut ke perairan Pulau Nipa. Bensin yang dibawa dalam dua kaleng itu bisa bertahan untuk tiga hari mencari ikan di laut. "Coba hitung, bagaimana kehidupan kami bertambah susah dengan kenaikan harga BBM. Harusnya kami yang lebih diutamakan mendapatkan BLSM," kata dia.
Ia meminta pemerintah kota mengupayakan agar pada pembagian berikutnya, nama-nama nelayan miskin didaftarkan sebagai yang berhak menerima BLSM.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam Rudi mengakui penyaluran BLSM tidak tepat sasaran. "Saya lihat sendiri, pakai data, memang kurang tepat sasaran," kata dia.
Namun, Pemkot Batam tidak bisa melakukan apa-apa, kata dia, karena yang berhak menerima BLSM ditentukan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat menggunakan data yang lama, padahal jumlah warga miskin di Batam sudah bertambah dan data terbaru sudah diberitahukan ke pemerintah pusat, kata Rudi.
Sementara untuk membantu masyaraakat miskin, Pemkot Batam mengadakan program bazar sembako murah yang disubsidi, bedah rumah dan perbaikan rumah yang semuanya dianggarkan di APBD.
Sebelumnya, Wali Kota Batam menegaskan tidak akan menganggarkan dana tambahan BLSM bagi warga miskin yang namanya tidak terdaftar di Kementerian Sosial. (Antara)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
