
Legislator Tengarai Proyek "Hinterland" Bermasalah

Karimun (Antara Kepri) - Legislator Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Ady Hermawan menengarai banyak proyek di kawasan "hinterland" sarat konspirasi antara kontraktor dan pejabat pelaksana teknis kegiatan.
"Dugaan adanya konspirasi antara kontraktor dan PPTK tampak dari berbagai kejanggalan dalam pengerjaan proyek fisik di daerah 'hinterland'. Konspirasi seperti ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara," katanya di Tanjung Balai Karimun, Senin.
Ady Hermawan mencontohkan salah satu temuannya, yaitu Proyek Peningkatan Jalan di Desa Tanjung Hutan, Kecamatan Buru senilai Rp1,5 miliar yang tidak dipaparkan secara rinci dalam APBD 2013.
"Dalam pelaksanaannya, proyek itu tidak dijelaskan volume dan jenis pekerjaannya, berapa luas dan panjangnya juga tidak disebutkan dengan rinci," tuturnya.
Temuannya itu, kata dia lagi, diperkuat dengan laporan Kepala Desa Tanjung Hutan dan warga setempat bahwa perbandingan material yang digunakan diyakini tidak sesuai dengan besteknya.
"Seharusnya perbandingan antara semen, batu dan pasir adalah 1:2:2, namun laporan kami terima realisasinya adalah 1:2:3, sehingga dikhawatirkan berpengaruh pada kualitas proyek yang tidak tahan lama," ucapnya.
Anggota Komisi B itu juga mempertanyakan plang proyek yang tertera bahwa proyek tersebut milik Dinas Perikanan dan Kelautan Karimun, padahal proyek tersebut jelas milik Dinas Pekerjaan Umum dengan nama Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kundur, Ungar, Kundur Utara, Kundur Barat dan Buru.
"Aneh, proyek jalan itu sudah jelas milik Dinas PU, tapi pada plang tercantum Dinas Perikanan. Temuan ini makin janggal seolah-olah ada yang ditutup-tutupi," ucapnya.
Informasi ia peroleh, proyek tersebut dikerjakan CV Citra Putra Durai dengan konsultan pengawas CV Alam Dimensi Indonesia Consult dan konsultan perencana CV Bergin Dwi Dimensi.
"Kami minta Dinas PU menjelaskan kejanggalan-kejanggalan itu. Kami juga menduga ada konspirasi karena masih ada temuan proyek 'hinterland' lain yang janggal dan bermasalah," ucapnya.
Dia juga menilai pengawasan terhadap proyek-proyek hinterland sangat lemah karena konsultan pengawas jarang meninjau ke lapangan karena lokasinya jauh di pulau-pulau. (Antara)
Editor: Kaswir
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
