Kantah Natuna targetkan 500 sertifikat di program redistribusi tanah pada 2026

Rabu, 13 Mei 2026 16:16 WIB

Rapat persiapan rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Natuna, di Kantor Bupati pada Rabu (13/5/2026). ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menargetkan penerbitan sertifikat untuk 500 bidang tanah melalui program redistribusi pada 2026.

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantah Natuna, Andy Kurniawan, di Natuna, Rabu mengatakan, program redistribusi tanah merupakan kegiatan pembagian tanah yang berasal dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau tanah negara kepada masyarakat.

Program ini ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikelola sehingga terhindar dari sengketa, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Andy, pelaksanaan program saat ini masih berada pada tahap persiapan. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, Kantah Natuna bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi di Kantor Bupati Natuna pada Rabu pagi.

Baca juga: Pemkab Natuna redistribusi guru ke sekolah baru

Gugus tugas tersebut terdiri atas Kantah Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna (bupati, sekda, unit kerja terkait) Kodim 0318 Natuna, Polres Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, serta Lembaga Adat Melayu Natuna.

"Tujuan rapat ini adalah untuk mengetahui target, kendala, dan poin-poin penting lainnya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif," katanya.

Andy menjelaskan, sertifikat yang akan diterbitkan melalui program redistribusi tanah pada 2026 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya sertifikat diterbitkan dengan status hak milik, pada 2026 tanah akan diberikan dalam bentuk Hak Pengelolaan (HPL) dengan jangka waktu tertentu.

Menurut dia, kebijakan tersebut ditetapkan pemerintah pusat setelah mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya untuk menekan praktik jual beli lahan secara bebas.

"Penerapan HPL bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial sekaligus menekan praktik jual beli lahan yang semakin marak di masyarakat," katanya.

Baca juga:
Politeknik Negeri Batam imbau calon mahasiswa waspada penipuan saat PMB

Pemkot Batam lakukan deteksi dini kesehatan jiwa anak usia sekolah