Pemkab Natuna bentuk Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida

Selasa, 12 Mei 2026 14:49 WIB

Pupuk subsidi. ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida untuk mengawasi pengadaan, peredaran, dan penggunaan kedua sarana produksi pertanian tersebut.

Pelaksana Tugas Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna Zuriyadi di Natuna, Kepri, Selasa, mengatakan komisi tersebut memiliki tiga tugas utama.

Pertama, melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung terhadap peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida di Kabupaten Natuna.

Kedua, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan komisi, kemudian menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Kepulauan Riau.

"Di dalam susunan komisi itu terdapat bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala dinas terkait, kepolisian, serta kejaksaan," katanya.

Baca juga: Jangan asal pasang! PLN Batam bagikan tips rencanakan instalasi listrik rumah baru

Menurut dia, keterlibatan berbagai instansi diharapkan dapat membuat pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida lebih optimal, sehingga tujuan program pemerintah dapat tercapai.

Program bantuan pupuk dan pestisida bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional.

Zuriyadi menjelaskan saat ini DKPP Natuna tengah memproses penyaluran pupuk subsidi dari pemerintah pusat.

Proses tersebut masih berada pada tahap penebusan. Pada tahap ini, petani diminta membayar pupuk subsidi yang telah mereka pesan sebelum didistribusikan ke Kabupaten Natuna.

Ia menambahkan karena belum ada pihak ketiga yang menangani proses tersebut, DKPP Natuna untuk sementara membantu proses penebusan hingga penyaluran pupuk kepada petani.

"Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, potensi penyalahgunaan kedua sarana produksi itu akan sangat kecil sekali," ujar dia.

Baca juga: Pemkab Natuna prioritaskan kebutuhan nakes dan guru pada pengadaan ASN