Karimun Peroleh Dana "Quick Wins"

Rabu, 2 Oktober 2013 13:04 WIB

Karimun (Antara Kepri) - Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau memperoleh Rp2 miliar dana "Quick Wins" Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN 2014.

"Semula kami mengajukan pagu dana 'Quick Wins' MP3KI sebesar Rp6,461 miliar ke Bappenas. Namun, pagu dana yang disetujui dan dialokasikan melalui APBN 2014 sebesar Rp2 miliar," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karimun Djunaidy di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Program "Quick Wins" MP3KI, menurut Djunaidy merupakan sebuah strategi penanggulangan kemiskinan jangka panjang tahun 2025 dengan menentukan prioritas penanganan wilayah-wilayah miskin dalam rangka penurunan angka kemiskinan yang dirancang oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013.

"Ini merupakan program yang ditujukan untuk beberapa wilayah yang menjadi lokasi percontohan untuk penerapan pendekatan MP3KI merupakan simpul-simpul kemiskinan yang penanganannya dapat berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan," katanya.

Di Karimun, kata dia, Kecamatan Buru ditetapkan sebagai sasaran pelaksanaan program yang ditujukan untuk beberapa kegiatan, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, seperti normalisasi dan pembangunan drainase dan jalan beton. Kemudian, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui bantuan langsung masyarakat, bantuan permodalan usaha khusus perempuan, kegiatan menumbuhkembangkan usaha tani miskin/desa tertinggal, serta bantuan boat pancung (kapal bermesin tempel), jaring dan mesin ketinting untuk nelayan.

"Karena pagu yang disetujui Rp2 miliar, maka kegiatan yang akan dilaksanakan kita sesuaikan," ucapnya.

Pelaksana program "Quick Wins", menurut dia adalah tenaga pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Bappeda selaku koordinator.

Ia berharap, keputusan pemerintah pusat memilih Kecamatan Buru sebagai sasaran program dapat mendorong program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam tiga tahun terakhir.

Tahun ini, kata dia lagi, alokasi anggaran pengentasan kemiskinan bersumber dari APBD kabupaten dan provinsi sebesar Rp37,9 miliar melalui berbagai kegiatan, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan fasilitas kesehatan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. (Antara)

Editor: MIskudin Taufik

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.