Logo Header Antaranews Kepri

Legislator Diminta Anggarkan Pembangunan Infrastruktur Meral

Kamis, 10 Oktober 2013 21:28 WIB
Image Print

Karimun (Antara Kepri) - Enam legislator Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Meral-Tebing diminta untuk menganggarkan pembangunan sarana infrastruktur dan sejumlah fasilitas umum di daerah pemilihannya itu.

Permintaan itu disampaikan dalam kegiatan reses enam legislator tersebut, masing-masing Iwan Kesuma Darmaja, Raja Kamaruddin, Rosmeri, Jamaluddin, Sudirman dan Rodiansyah di Kantor Lurah Sei Raya, Kecamatan Meral, Kamis.

"Masih banyak fasilitas umum yang belum tersedia di Meral. Kami minta dewan menganggarkannya pada tahun anggaran 2014," kata Arifin, warga Kecamatan Meral.

Sejumlah fasilitas umum yang dibutuhkan warga, kata Arifin, di antaranya gedung serbaguna yang sejak 2009 diusulkan kepada pemerintah daerah namun belum juga dibangun.

"Gedung serbaguna sangat mendesak sebagai pusat pertemuan. Di Kantor Camat ruangannya sangat sempit," katanya.

Selain gedung serbaguna, sebagian besar warga yang hadir dalam kegiatan reses tersebut juga mendesak DPRD agar menganggarkan pembangunan dan perbaikan drainase di sejumlah lokasi di Sei Raya.

Drainase yang kecil dan sebagian jalan belum memiliki drainase memadai, menurut mereka kerap memicu banjir ketika musim hujan.

"Di beberapa titik di Sei Raya sering banjir karena drainase tidak mampu menampung tingginya curah hujan," kata warga lain.

Warga juga meminta pembangunan rumah ibadah, gedung sekolah dan pengaspalan beberapa ruas jalan di daerah setempat.

Koordinator Reses Anggota DPRD Karimun dapil IV Meral-Tebing Raja Kamaruddin mengatakan, aspirasi warga tersebut akan ditampung untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Kami juga akan membawa aspirasi ini untuk dibahas di Badan Anggaran. Dan, tentunya Badan Anggaran juga akan membahasnya bersama TPAD untuk sinkronisasi," katanya.

Pada kesempatan sama, Camat Meral Dwi Yandri mengatakan, pembangunan gedung serbaguna memang mendesak karena ruangan di kantor camat hanya berkapasitas kurang dari 70 orang.

"Semula warga mengusulkan agar gedung serbaguna dibangun di belakang kantor camat. Namun, lahan yang akhirnya disepakati adalah tidak jauh dari persimpangan menuju pelabuhan roro," katanya.

Lahan yang disiapkan itu, menurut Dwi Yandri cukup memadai dan sudah dibebaskan.

"Luas lahannya sekitar 6.000 meter persegi, cukup untuk gedung berukuran 30x40 meter," kata dia.

Gedung serbaguna, katanya lagi, tidak hanya bisa digunakan untuk pertemuan pemerintah dengan masyarakat, tetapi bisa juga disewakan untuk keperluan masyarakat seperti untuk pesta pernikahan dan lainnya.

Mengenai usulan pembangunan drainase, jalan dan rumah ibadah, Dwi Yandri menyatakan mendukung namun penganggarannya tentu diserahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD. (Antara)

Editor: Miskudin Taufik



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026