Bakorkamla Kumpulkan Jajaran Pengaman Laut di Batam

Senin, 11 November 2013 17:57 WIB

Batam (Antara Kepri) - Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinator Keamanan Laut RI, Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto mengumpulkan Jajaran Komandan Pangkalan TNI AL, Dirpolair wilayah barat, Ditjen PSDKP, Perhubungan Laut, Ditjen BC membahas kerawanan di perairan perairan barat Indonesia.

"Isu yang berkembang saat ini ialah pencari suaka yang dikoordinir oleh mafia penyelundup manusia (people smuggling) dan penyelundupan narkoba melalui perairan terutama wilayah barat Indonesia. Kami ingin berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia di Batam, Senin.

Berdasarkan data dari Bakorkamla, pejabat yang diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut antara lain Danlanal Sabang, Danlantamal I Belawan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Danlanal Sibolga, Danlanal Dumai, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danguskamlabar, Danlanal Batam, Danlanal Ranai, Danlanal Tarempa, Danlanal Tanjung Balai Karimun, Danlanal Pontianak, dan Danlanal Banten.

Dari jajaran Polri yang hadir antara lain Dirpolair Baharkam Polri, Dirpolair Polda Aceh, Dirpolair Polda Sumatera Utara, Dirpolair Polda Riau, Dirpolair Polda Kepri, Dirpolair Polda Kalimantan Barat, dan Dirpolair Polda Banten.

Selain itu dari jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) adalah Kepala Satuan Kerja PSDKP Belawan, Batam, dan Kepala Stasiun PSDKP Pontianak.

Selanjutnya dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjunguban, Serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepri dan Kantor Pelayanan Utama BC Batam.

"Kami ingin menyatukan persepsi sehingga tidak terjadi benturan saat melaksanakan tugas pada wilayah perairan barat Indonesia terutama Selat Malaka yang rawan tindak kejahatan kemanusiaan, penyelundupan, dan narkoba," kata dia.

Ia mengatakan, dengan sering dilakukan pertemuan diharapkan ego sektoral dan benturan-benturan antarlembaga dalam mengamankan Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang mencakup wilayah Natuna, Laut China Selatan, Perairan Kepri, Laut Jawa, Samudera Hindia tidak lagi terjadi.

"Untuk mengamankan perairan dari seluruh tindak kejahatan perlu saling pengertian. Tidak bisa dilakukan masing-masing lembaga sendiri, harus ada koordinasi," kata Bambang.

Bambang mrengatakan, pada tahun ini angka kejahatan yang teradi di perairan Indonesia wilayah barat memang relatif menurun namun bukan berarti tidak perlu pengawasan intensif. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.