Bakorkamla Tidak Ingin Didikte Negara Lain

Senin, 11 November 2013 22:08 WIB

Batam (Antara Kepri) - Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI Laksamana Madya Bambang Suwarto menyatakan tidak ingin didikte negara lain mengenai penanganan kasus penyelundupan manusia.

"Kami tidak ingin didikte siapapun mengenai penanganan 'people smuggling' (penyelundupan manusia), meski Australia menyatakan tidak ingin seorangpun maasuk ke negara tersebut," katanya setelah membuka Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Operasi Satgas I Tim Korkamla Batam, Senin.

Ia mengatakan pihaknya sengaja mengumpulkan kepala jajaran pengamanan seperti Komandan Pangkalan TNI AL, Danlantamal, Polri, Jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Dirjen Perhubungan Laut, dan Jajaran Dirjen BC untuk membahas masalah tersebut.

"Ini isu yang terhangat saat ini. Makanya kami kumpulkan seluruh pihak berkepentingan. Karena kondisi ini sangat dirasakan secara langsung oleh beberapa wilayah di Indonesia," kata dia.

Bambang mengatakan pernyataan Australia beberapa waktu lalu yang dengan tegas menolak masuknya warga asing ilegal ke negara kangguru dan akan melakukan ekstradisi membawa dampak pada Indoensia.

"Sebagian warga asing yang berupaya masuk ke Australia terlebih dahulu masuk ke Indonesia secara resmi. Karena resmi, tentu kita tidak bisa mencegah mereka ke Australia, meskipun itu sudah diatur secara rapi oleh mafia," jelas Kalakhar.

Untuk yang masuk tanpa dokumen, kata dia, kebijakan pemerintah Indonesia ialah menyerahkan pada pihak imigrasi untuk dikembalikan ke negara asal.

"Kalau yang sudah ke Australia dan dikembalikan ke Indonesia karena masuknya melalui Indonesia 'kan akan menimbulkan masalah. Makanya kami tidak ingin seperti itu," kata dia.

Pada 22 Oktober 2013, Deputi Sekretaris ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya, Alicia Bala, mengatakan perdagangan manusia merupakan isu prioritas bagi ASEAN.

"Perdagangan manusia satu isu prioritas yang harus segera ditangani," kata Bala pada dialog perlindungan korban perdagangan manusia di Jakarta.

Dia mengatakan salah satu penyebab signifikan perdagangan manusia adalah pengangguran dan kemiskinan.

"Pengangguran dan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari kasus perdagangan manusia," katanya.

Dampak yang ditimbulkan, tambah dia, bersifat berkelanjutan sehingga penanganan yang dilakukan juga harus dilakukan terus menerus.(Antara)