Jimly: Kesalahan DPT Timbulkan Kecurigaan Penyalahgunaan

Jumat, 22 November 2013 21:48 WIB

Jimly Assiddiqie (antaranews.com)

Batam (Antara Kepri) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Assiddiqie menilai kesalahan dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) bisa menimbulkan kecurigaan ada pihak-pihak yang menyalahgunakan data tersebut.

"Yang paling penting DPT. Kalau administrasi tidak beres akan menimbulkan kecurigaan penyalahgunaan yang dapat menurunkan angka partisipasi dalam pemilu," katanya dalam kunjungan ke Batam, Jumat.

Ia mengatakan kekisruhan DPT harus segera diselesaikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu sehingga angka partisipasi masyarakat yang golput tidak terus meningkat.

Jimly mengatakan jika masalah DPT tidak segera selesai tidak menutup kemungkinan angka partisipasi pemilu akan semakin menurun.

Ia mengatakan pemilihan Gubernur di Sumatera Utara yang angka partisipasinya hanya 48 persen menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu semakin menurun.

Kasus yang mendera kepala daerah, anggota legislatif, kasus Mahkamah Konstitusi, kata dia, semakin memperbesar ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu.

"Tidak perlu saling salah menyalahkan antara KPU, Banwaslu, tapi hal itu harus segera diselesaikan," kata Jimly.

Kelemahan administrasi kependudukan dan kepemiluan menjadi hal yang terus menerus dibenahi agar pemilu yang diselenggarakan bisa lebih baik.

"DPT sudah diributkan sejak 2004. Saat ini DPT paling 'njlimet' semua terlibat untuk memperbaiki. Semoga ini akan lebih baik," kata dia.

Hingga November, kata dia, terdapat lebih dari 100 penyelenggara pemilu diberhentikan karena terindikasi melakukan kesalahan dan memihak pada salah satu peserta pemilu.

Mulai 21-23 November 2013 DKPP menyelenggarakan bimbingan teknis tentang Tata Cara Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Acaranya dihadiri KPU Jawa Timur, Papua Barat, Maluku, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

Selain itu, DKPP juga mengundang Panwaslu, Bawaslu, unsur akademisi, partai politik, dan unsur lembaga swadaya masyarakat Batam.(Antara)