Kepri Gunakan Perbedaan Sebagai Sumber Kekuatan Pembangunan

Senin, 16 Desember 2013 21:20 WIB

Wagub Kepri Soerya Respationo (antarakepri.com)

Batam (Antara Kepri) - Pemprov Kepri menggunakan segala perbedaan seperti suku, agama dan budaya yang terdapat dalam masyarakatnya menjadi sumber kekuatan dalam pembangunan hingga semakin solid dan perekonomian meningkat.

"Kami rubah cara pandangnya. Cara pandang yang menafsirkan pluraritas tersebut sebagai kekuatan destruktif bagi masyarakat harus dirubah. Justru, dengan perbedaan ini, akselarasi pembangunan semakin tinggi," kata Wakil Gubernur Soerya Respationo saat membuka Rakerda Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tim Terpadu Penangangan Gangguan Keamanan Dalam negeri Tahun 2014 di Batam, Senin.

Ia mengaku, pembangunan di Kepri yang warganya terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia sebenarnya sulit dan sarat konflik. Karenanya pemerintah berupaya menggunakan perbedaan sebagai kekuatan yang membangun.

Untuk menjembatani perbedaan, maka perlu diadakan berbagai dialog lintas agama. Menurut dia, peran pemuka agama dan tokoh masyarakat menjadi penting sebagai ujung tombak perekat perbedaan.

"Dialog antaragama adalah satu bentuk aktivitas yang menyerap ide keterbukaan. Karena, lewat dialog, segala pemikiran yang tertutup dapat terang benderang terbuka," kata dia.

Pada kesempatan itu, Wagub Soerya Respationo juga berupaya memastikan keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014.

Wagub Soerya Respationo mengatakan Pemprov Kepri bersama-sama TNI Polri serius mengamankan situasi keamanan.

"Sudah menjadi komitmen Pemprov Kepri untuk tetap menjaga dan memelihara keamanan di Kepri," kata Soerya.

Sementara itu, Dirjen Kesbangpol Kemendagri Achmad Tanribali Lamo mengatakan Pemerintah Pusat membutuhkan kerja sama Pemerintah Daerah dalam mengelola keamanan. Apalagi, potensi konflik dan kerukunan umat beragama semakin tinggi dalam pemilu.

"Pemda berada di garis terdepan dalam upaya meredam potensi konflik di masyarakat," kata dia.

Ia meminta setiap pemda membangun sistem peringatan dini potensi konflik. Sistem itu nantinya diharapkan dapat memetakan keadaan konflik dan penanganan yang bertanggungjawab dari setiap daerah.

"Dan yang paling penting adalah bagaimana mengidentifikasikan potensi dan memberikan solusi penyelesaian agar gangguan keamanan tidak terjadi," kata dia.

Jika potensi konflik berhasil diredam, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat, kata dia.(Antara)