Logo Header Antaranews Kepri

Tujuh Paket Proyek Multiyear Natuna di Lelang Ulang

Kamis, 12 Juni 2014 21:05 WIB
Image Print

Natuna (Antara Kepri)- Tujuh paket proyek multiyear tahun jamak melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna, kembali dilelang ulang. Dikarenakan belum ada perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Ketujuh paket fisik tahun jamak yang dilelang ulang tersebut adalah, pembangunan pasar modern, GOR Air Mulung, SMAN 1 Bunguran Timur, Kantor DPRD Natuna, Water Front City dan Spam di Bukit Berangin.

"Dalam lelang pertama, belum ada perusahaan yang bisa memenangkan tender dari ke tujuh proyek multiyear tahun jamak tersebut. Untuk itu, Dinas PU akan melelang ulang kembali," ungkap Kepala Dinas PU Pemkab Natuna Minwardi dikantor Bupati Natuna.

Miwardi mengakui, sesuai aturan yang berlaku, memang susah mendapatkan kontraktor yang memiliki kriteria dan persyaratan yang sesuai dengan aturan baru diterapkan oleh pemerintah tahun ini.

Namun Minwardi mengaku yakin, kalau kontraktor-kontraktor yang sempat gagal melakukan lelang itu bukannya mampu memenangkan proyek tersebut asal bisa meningkatkan kelas perusahannya mereka.

"Tahun ini kan aturannya baru, memang kalau mengacu kepada aturan ini mungkin tak ada satupun kontraktor di sini yang mencukupi syarat untuk menjadi pemenang dalam proyek-proyek yang kita lelang ini. Tapi saya rasa mereka-mereka itu mampu untuk meningkatkan usaha kontraktor mereka," katanya.

Oleh karena itu tambah Minwardi, pada proses lelang yang ketiga kalinya ini pemerintah mengambil kebijakan lain yakni dengan menurunkan gret persyaratan-persyaratan untuk melelang pekerjan-pekerjaan tersebut.

"Pada lelang kali ini pemerintah mengambil kebijakan dengan mengurangi gret persyaratan itu. Misalnya pengalaman yang semualnya syarat untuk pengalaman ini dua tahun diturunkan menjadi satu tahun, sehingga ada diantara kontraktor itu bisa memenangkanya," ujar dia.

Sebab menurut dia, jika pada proses lelang yang ketiga ini tidak ada lagi kontraktor yang sanggup untuk mengerjakan pekerjaan itu maka tida ada lagi kebijakan lain dan program pembangunan itu otomatis dibatalkan.

Ia berharap kepada kontraktor agar meraka serajin mungkin berkomunikasi, diskusi dan koordinasi dengan pihak ULP sehingga mereka bisa memahami tatacara meningkatkan kualitas dan mutu perusahaan mereka sehingga mereka dapat memenangkan pekerjaan itu. (Antara)


Editor: Evy R. Syamsir



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026