APBD Kabupaten Kota Kepri Defisit Puluhan Miliar

Sabtu, 9 Mei 2015 17:23 WIB

Kami akan minta Sekda menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kalau APBD 2015 belum disalurkan bisa dimaklumi karena masih pertengahan tahun, tapi ini 2014

Batam (Antara Kepri) - APBD seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami defisit hingga puluhan miliar akibat tunda salur Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dari pemerintah pusat.

"Dana tunda salur tidak hanya terjadi di Anambas, tapi di seluruh kabupaten kota di Kepri, termasuk Batam. Jumlahnya bisa puluhan miliar," kata anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Asmin Patros di Batam, Sabtu.

Dana tunda salur itu semestinya masuk dalam APBD 2014 yang ada di setiap kabupaten kota.

Menurut dia, tunda salur dilakukan pemerintah menyusul menurunnya pendapatan negara setelah harga minyak dunia anjlok sejak beberapa waktu lalu.

"Ini adalah dana bagi hasil yang dibagikan pemerintah untuk daerah penghasil migas, dalam hal ini Anambas dan Natuna. Disalurkan melalui provinsi," kata dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo mengatakan akan segera memanggil Sekretaris Daerah untuk memberikan penjelasan mengapa dana yang seharusnya cair pada 2014, namun hingga saat ini belum diterima pemerintah kabupaten kota.

"Kami akan minta Sekda menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kalau APBD 2015 belum disalurkan bisa dimaklumi karena masih pertengahan tahun, tapi ini 2014," kata dia.

Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir dalam kunjungannya ke Kabupaten Karimun Kepri, meminta Pemerintah Provinsi Kepri memaklumi pemotongan DBH Migas yang menyebabkan terjadinya defisit nilai anggaran dalam APBD setempat.

Nyat Kadir yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kepri mengatakan, pemotongan DBH Migas disebabkan pemerintah kekurangan uang. Ia mengatakan pendapatan negara dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Pendapatan pajak selama satu triwulan hanya 15 persen dari target. Inilah yang menyebabkan pemerintah harus menghitung kembali pembagian DBH Migas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," kata dia.

Namun demikian, ia optimistis kondisi anggaran negara akan kembali pulih seiringnya membaiknya kondisi perekonomian nasional.

"Kita berharap dengan membaiknya kondisi ekonomi, pendapatan pajak yang akan masuk kembali meningkat sehingga mencapai target," ucapnya. (Antara)

Editor: Rusdianto