Disperindag: Batam Belum Butuh Beras Impor

Kamis, 28 Mei 2015 03:15 WIB

Hingga saat ini semua masih normal. Dengan tambahan pasokan tersebut diharapkan tidak akan ada lonjakan berarti menjelang Ramadan hingga Lebaran nanti

Batam (Antara Kepri) - Kota Batam, Kepulauan Riau, belum membutuhkan beras impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Sumber Daya Mineral Kota Batam Amsakar Achmad.

"Di Batam masih ada beras Rp7 ribu per kilogram. Harganya juga termasuk stabil. Jadi Batam belum butuh beras impor," kata Amsakar Achmad di Batam, Rabu.

Ia mengatakan kebutuhan berbagai jenis beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Batam setiap bulan mencapai sekitar 740 ribu ton. Selain dipenuhi dari Bulog (untuk masyarakat miskin), sisanya dipasok oleh sekitar 20 distributor yang memiliki izin.

"Distributor tersebut yang mendatangkan beras dari Pulau Jawa dan Sumatera. Karena tahun ini memang tidak ada izin impor beras untuk Batam," kata dia.

Untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran, kata dia, distributor juga sudah menyampaikan bahwa akan menambah pasokan menghindari lonjakan harga.

"Hingga saat ini semua masih normal. Dengan tambahan pasokan tersebut diharapkan tidak akan ada lonjakan berarti menjelang Ramadan hingga Lebaran nanti," kata Amsakar.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu sempat melakukan rapat dengan jajaran Disperindag seluruh Kepri membahas kemungkinan pengajuan impor beras setelah menteri perdagangan mengisyaratkan kelonggaran izin impor.

Meski demikian, kata dia, untuk Batam belum ada hitung-hitungan yang pas mengenai rencana impor tersebut mengingat harga beras jauh lebih murah dibanding dengan daerah lain di Kepri.

Amsakar menyatakan, untuk daerah lain di Kepri seperti Lingga, Natuna, Anambas harga berasnya jauh lebih tinggi dibandingkan di Batam sehingga mereka membutuhkan impor beras tersebut.

"Pada daerah lain itu harganya sampai diatas Rp12 ribu per kilogram. Jadi wajar jika mengajukan impor untuk menekan harga. Namun itu kan bukan kewenangan kami," kata Amsakar.

Sebelumnya pihak BP Batam sebagai pengelola kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak memberikan kuota impor beras untuk Batam.

Jika ada beras impor, BP Batam memastikan masuk secara ilegal. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.