Pengamat: Evaluasi Program Pembangunan Perbatasan Kepri

Senin, 17 Agustus 2015 22:53 WIB

Kaya sumber daya alam, tetapi tidak mampu mengelolanya, sehingga bergantung kepada asing. Contoh hasil tangkapan ikan di Pulau Tarempa, harus menunggu kapal dari Hong Kong yang membawa ikan-ikan itu

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di kawasan perbatasan Kepulauan Riau harus dievaluasi agar tepat sasaran dan tepat guna, kata pengamat hubungan internasional Sayed Fauzan di Tanjungpinang, Senin.

"Perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap warga yang tinggal di kawasan perbatasan cenderung meningkat, dengan dibentuknya badan khusus yang mengelola kawasan perbatasan, tetapi hasilnya belum maksimal, karena itu perlu dievaluasi," tambahnya yang juga dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Kepri memiliki 19 pulau terdepan yang terletak di Kepulauan Anambas, Natuna, Bintan, Batam dan Karimun. Kepri merupakan pintu utara Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Vietnam.

Hingga hari ini wajah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga itu belum baik. Warga di perbatasan sampai sekarang mengalami ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan, meski kaya sumber daya alam.

"Kaya sumber daya alam, tetapi tidak mampu mengelolanya, sehingga bergantung kepada asing. Contoh hasil tangkapan ikan di Pulau Tarempa, harus menunggu kapal dari Hong Kong yang membawa ikan-ikan itu," ujarnya.

Pembangunan pulau terdepan, lanjutnya tidak semudah membalikkan telapak tangan karena 96 persen wilayah Kepri terdiri dari lautan.

"Indonesia sudah 70 tahun merdeka, apakah warga di kawasan perbatasan menikmati kemerdekaan itu? Sampai sekarang mereka masih tertinggal," ucapnya.

Sayed mengindikasikan ada yang salah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, meski perhatian pemerintah pusat dan daerah cukup besar. Contohnya, strategi dalam mewujudkan kesejahteraan warga di perbatasan tidak dapat dilakukan secara sporadis, karena pelaksanaan justru menimbulkan konflik di kawasan perbatasan.

Program kesejahteraan warga di perbatasan harus dilaksanakan secara transparan. Pemerintah harus melibatkan warga di perbatasan dan melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah dalam membuat program dan melaksanakan program tersebut.

"Ini yang belum dilakukan secara konsisten sehingga wajah di wilayah utara Indonesia masih kusam, belum berseri seperti yang diharapkan. Saya rasa keinginan Presiden RI untuk menjadi Indonesia sebagai poros kemaritiman dunia memberi angin segar bagi warga di perbatasan," ujarnya.

Untuk saat ini, Pemerintah Kepri tidak mungkin dapat membangun kawasan perbatasan dengan mengandalkan anggaran daerah, apalagi anggaran pada tahun ini defisit sekitar Rp700 miliar akibat penurunan dana bagi hasil.

Karena itu, pembangunan di kawasan perbatasan membutuhkan anggaran dari pusat. Pusat tidak hanya sekadar mengurus permasalahan pertahanan keamanan, politik dan batas-batas wilayah kedaulatan di kawasan perbatasan, melainkan harus membantu membangun infrastruktur dasar, teknologi, program perekonomian, infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

"Pemerintah Kepri juga harus mampu menjalin interaksi yang aktif dengan pusat terkait pembahasan program pembangunan dan strategi dalam melaksanakannya," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.