Kadin Batam: Wajar Buruh Tuntut Upah Naik

Senin, 19 Oktober 2015 21:24 WIB

Buruh tentunya juga tidak ingin merusak dunia kerja. Mereka tetap ingin perusahaan-perusahaan berkembang. Jadi kuncinya ada pada komitmen pemerintah

Batam (Antara Kepri) - Kamar Dagang dan Industri Batam menilai wajar buruh kembali menuntut kenaikan upah mengingat adanya ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok.

"Saya rasa wajar buruh minta upah naik. Karena Pemerintah Kota Batam belum bisa menjamin stabilitas harga-harga kebutuhan pokok termasuk menyediakan transportasi dan rumah murah. Namun pemerintah harus bijak," kata Ketua Kadin Batam Jadi Rajaguguk di Batam, Senin.

Jika tidak ingin terus menerus terjadi aksi unjukrasa menuntut kenaikan upah, kata dia, meskinya pemerintah mampu menjamin harga-harga tidak naik.

"Buruh tentunya juga tidak ingin merusak dunia kerja. Mereka tetap ingin perusahaan-perusahaan berkembang. Jadi kuncinya ada pada komitmen pemerintah," kata dia.

Jadi mengatakan sudah mengundang perwakilan buruh untuk menerima masukan-masukan keluh kesah yang dirasakan buruh selama ini sehingga selalu menuntut kenaikan UMK yang tinggi.

"Buruh selalu merasa kenaikan UMK tidak ada artinya, karena harga-harga keburuhan pokok juga naik. Bahkan menurut buruh, naiknya lebih tinggi ketimbang kenaikan upah," kata Jadi.

Mengenai kebijakan ekonomi jilid empat dari Presiden Joko Widodo, kata dia, tidak akan berdampak tanpa adanya komitmen stabilitas harga ditingkat bawah.

Sementara itu, pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam pada Selasa akan kembali melakukan unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah tentang sistem pengupahan.

Perwakilan Garda Metal FSPMI Suprapto mengatakan setidaknya ada 10 ribu buruh yang akan turun menyuarakan penolakan tersebut. Buruh tetap meminta kenaikan upah sesuai perhitungan mereka.

Aksi akan dipusatkan pada beberapa titik khususnya pada pusat pemerintahan daerah Kota Batam di Batam Centre. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.