DKPP-KB Lingga Segera Akhiri Krisis Obat

Selasa, 8 Agustus 2017 15:06 WIB

Obat yang datang melalui e-catalog sudah hampir 60 persen. Sedangkan non e-catalog dalam proses lelang. Pemerintah Kabupaten Lingga dapat menarget bahwa ditahun 2018 yang akan datang persoalan obat ini sudah terselesaikan

Lingga (Antara Kepri) - Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPP-KB) Kabupaten Lingga segera mengakhiri permasalahan krisis obat di tempat-tempat pelayanan kesehatan daerah tersebut, yang sudah berlangsung sejak akhir tahun 2016 lalu.

Kepala DKPP-KB Lingga Syamsu Rizal, dalam jumpa pers di Dabosingkep, Selasa (8/8) menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya guna menangani persoalan krusial yang tengah dihadapi daerah saat ini.

"Obat yang datang melalui e-catalog sudah hampir 60 persen. Sedangkan non e-catalog dalam proses lelang. Pemerintah Kabupaten Lingga dapat menarget bahwa ditahun 2018 yang akan datang persoalan obat ini sudah terselesaikan," kata dia.

Syamsu Rizal menjelaskan, krisis obat di Kabupaten Lingga berawal dari defisit anggaran daerah pada tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun 2016 lalu, Dinkes sudah kesulitan memenuhi ketersediaan sejumlah obat yang habis terpakai.

Kondisi tersebut ia temukan sejak awal memimpin DKPP-KB Lingga mulai Januari 2017 lalu. Ditambah lagi dengan permasalahan hutang belanja obat pada pihak ketiga yang membuat sejumlah perusahaan penyedia obat kehilangan kepercayaan terhadap daerah.

"Saya datang kesini, beberapa stok AMS (Alat Medis Habis Pakai) kosong. Bahkan kita kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga. Ini yang membuat saya harus putar otak," ungkapnya.

Setelah melakukan beberapa upaya dengan menghubungi pihak Provinsi Kepri hingga Dirjen di Kementerian Kesehatan pusat, akhirnya Kabupaten Lingga kembali mendapatkan bantuan dan respon positif dari penyedia obat.

"Saya terus berjuang dan alhamdulillah membuahkan hasil. Bahkan saya menjamin jika tidak dibayar saya akan gunakan uang pribadi," ujarnya.

Mengenai obat-obatan di rumah sakit yang saat ini kosong, menurutnya, hal tersebut disebabkan beberapa kendala pada proses input data sistem digital, yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

"Kita harus melalui proses e-catalog untuk mendapatkan beberapa obat yang disiapkan pemerintah pusat. Proses itu saja membutuhkan waktu empat bulan paling cepat, tapi sekarang semuanya sudah terpenuhi. Untuk kekurangan lainnya, kita juga melakukan lelang," sebutnya.

DKPP-KB Lingga, kata dia, lebih mendahulukan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) daripada dana APBD. Kebijakan itu dalam rangka memperoleh kepercayaan pusat, terkait kemampuan daerah menyerap anggaran DAK dengan maksimal.

"Di Kepri sendiri, Lingga dan Bintan mendapat serapan terbaik dalam penggunaan obat ini dan itu sudah diakui pusat," sebutnya.

Sementara itu untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan lainnya melalui dana APBD, pihaknya juga sudah melakukan lelang, dan proses itu akan segera terealisasi secepatnya.

Beberapa strategi lain dalam menjawab persoalan pelayanan kesehatan di daerah itu, juga sedang dipersiapkan oleh pihaknya. Terutama soal pelayanan kesehatan di RS Encik Maryam di Ibukota Kabupaten Lingga.

"Kita akan Evaluasi personil disana, dan kita juga menargetkan tahun ini RS Encik Maryam itu sudah berstatus BLUD sama dengan RSUD Dabo," tutupnya. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.