Pemda Dinilai Belum Serius Garap Potensi Perikanan

Rabu, 4 Oktober 2017 11:20 WIB

Jika dikelola secara maksimal dapat menambah pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah daerah belum serius menggarap potensi perikanan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kata anggota Fraksi Golkar DPRD setempat, Kamarudin Ali.

"Sampai sekarang, kami belum melihat konsep yang jelas dalam pengelolaan potensi perikanan," ujarnya, yang juga Wakil Ketua DPRD Lingga, di Tanjungpinang, Selasa.

Ia mengatakan luas lautan di Lingga mencapai 95 persen. Salah satu potensi yang dimiliki Lingga yakni perikanan, namun sampai sekarang belum menjadi sektor andalan, sebab Pemerintah Kepri dan Lingga tidak serius mengembangkan sektor ini.

"Jika dikelola secara maksimal dapat menambah pendapatan asli daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Kamarudin mengatakan perekonomian ribuan nelayan, yang tinggal di pesisir Lingga dalam kondisi sulit. Bahkan banyak keluarga nelayan tergolong miskin.

Padahal kondisi perekonomian keluarga nelayan dapat membaik jika Pemerintah Kepri dan Lingga bersinergi meningkatkan hasil tangkap nelayan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan usaha budidaya ikan.

Pengembangan budidaya ikan tidak banyak di Lingga, hanya beberapa nelayan saja yang memiliki kemampuan untuk membuka usaha tersebut. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada kelompok nelayan untuk membuka usaha tersebut.

Namun diharapkan pemerintah tidak hanya memberi bantuan, melainkan ikut membina dan mengawasinya. Permasalahan yang dihadapi sekarang, pemerintah hanya sekadar melaksanakan kegiatan, dan tidak membina nelayan tersebut.

"Peningkatan kapasitas nelayan juga dibutuhkan sehingga produktivitas meningkat, katanya.

Ia mengemukakan, bagi nelayan tangkap ikan, persoalan yang dihadapi sejak dahulu sampai sekarang masih klasik. Konsep pemberdayaan nelayan tidak dilakukan secara komprehensif sehingga hasil tangkapan nelayan tidak maksimal.

Banyak persoalan yang dihadapi nelayan tangkap ikan yang seharusnya mampu diatasi bersama pemerintah. Pemerintah tidak cukup hanya memberi bantuan berupa alat tangkap ikan, melainkan harus mengurai benang kusut yang selama ini menghambat aktivitas nelayan, seperti kelangkaan bahan bakar, dan alat tangkap ikan yang kurang memadai.

Kondisi itu yang membuat hasil tangkap ikan tidak mampu menutupi biaya operasional. Sejumlah nelayan yang mendapat bantuan alat tangkap ikan pun menjadi putus asa, dan menjual bantuan tersebut.

"Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan. Dilakukan pengawasan dan pembinaan sehingga nelayan merasa dilindungi pemerintah," katanya.(Antara)

Editor: Dedi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.