BPN Karimun Didesak Batalkan Sertifikat Lahan Pantai

id BPN,Karimun,Didesak,Batalkan,Sertifikat,Lahan,Pantai

Nelayan membawa sampan saat berunjuk rasa di BPN Karimun terkait adanya sertifikat hak milik pada lahan pantai dan laut di Kuda Laut, Pantai Pak Imam, Tanjung Balai Karimun, Senin (4/12). (antarakepri.com/Nursali)

Jangan sampai laut Karimun habis terjual, kami meminta sertifikasi laut dicabut agar kami bisa meneruskan hidup
Karimun (Antara Kepri) - Sekitar 100 nelayan dan mahasiswa, Senin, berunjuk rasa mendesak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, membatalkan sertifikat hak milik atas lahan laut dan pantai di pesisir Kuda Laut, Baran Timur, Meral.

Kalangan nelayan dan calon cendekiawan muda yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa sambil mengusung sejumlah poster yang bertuliskan tuntutan dan keluhan terkait munculnya sertifikat hak milik pada lahan pantai bahkan laut di pesisir Kuda Laut.

Salah seorang pengunjuk rasa, Edi Saputra dalam orasinya mengatakan para nelayan dan masyarakat meminta pembatalan sertifikat hak milik tersebut karena lahan pantai merupakan tanah negara, tidak bisa menjadi hak milik.

"Jangan sampai laut Karimun habis terjual, kami meminta sertifikasi laut dicabut agar kami bisa meneruskan hidup," kata Edi Saputra dalam kegiatan yang mereka sebut aksi 412.

Dalam kesempatan itu, masyarakat nelayan yang turut serta menyampaikan aspirasi juga menuntut pembentukan tim pendataan terhadap lahan pantai bahkan laut di Kabupaten Karimun karena diduga banyak menjadi milik perorangan dengan status hak milik, agar dikembalikan ke negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Agar tidak ada lagi praktik kolonialisme yang sangat merugikan masyarakat kecil," katanya.

Para demonstran juga menuntut pejabat RT/RW, kelurahan serta kecamatan jika terbukti mengeluarkan sertifikat pantai dan laut dari jabatannya yang sekarang.

Aksi damai yang berlangsung selama tiga jam berakhir dengan mediasi antara tim kuasa hukum dari nelayan yang meminta ketegasan dan kepastian hukum atas nelayan tradisional tersebut agar dapat melanjutkan aktivitas seperti biasanya.

Sementara itu, pihak BPN Karimun di depan massa menetapkan lahan pantai yang dipermasalahkan tersebut berstatus quo atau masih dalam proses hukum, dimana masyarakat dan nelayan setempat bebas melakukan aktivitas pada lahan pantai tersebut.

Kepolisian menjamin kemanan masyarakat setempat atas status lahan tersebut. Jika masyarakat setempat merasa diintimidasi atau diminta untuk meninggalkan lahan, dipersilakan segera melapor kepada pihak berwajib.

Aksi unjuk rasa tersebut dikawal puluhan polisi dan TNI. Pengunjuk rasa membubarkan diri setelah adanya penandatanganan berita acara penetapan status quo terhadap lahan yang dipersoalkan, yang isi berita acara itu dibacakan Kepala BPN Karimun di hadapan pengunjuk rasa. (Antara)

Editor: Rusdianto 
Pewarta :
Editor: Kepulauan Riau
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar