DPRD: Bantuan pemerintah jangan hanya pencitraan

Lingga (Antaranews Kepri) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Neko Wesha Pawelloy mengharapkan agar pemerintah kabupaten dan provinsi tidak memberikan bantuan hanya sebatas pencitraan dan tidak berfaedah. 

"Kemarin ada bantuan bibit tapi tidak dapat ditanam dan asal beri, demikian juga dengan bibit ayam yang diberi bibit yang tidak mungkin diternak oleh masyarakat," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lingga Neko Wesha Pawelloy saat reses di Air Salak, Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Jumat.

Tujuan bantuan tersebut, adalah untuk mengubah nasib masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi secara mandiri. Namun bantuan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka bantuan yang diberikan oleh pemerintah hanya sia-sia. Dan uang negara yang sudah dikucurkan untuk bantuan tersebut hanya mubazir.

DPRD Lingga, menurutnya, sudah melakukan pengawasan yang cukup ekstra dalam penyaluran bantuan ini. Namun karena beberapa bantuan tersebut banyak yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sesuai kewenangannya maka DPRD Lingga tidak dapat berbuat banyak.

"Kita minta teman-teman di DPRD Provinsi Kepri Dapil Bintan-Lingga khususnya juga dapat mengawasi hal ini, jangan hanya kita yang di kabupaten karena yang mengesahkan dan mengetahui lebih awal itu mereka," ujarnya.

Selama ini, menurutnya, DPRD Provinsi Kepri juga kurang menjalankan perannya khususnya dalam melakukan pengawasan-pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat di kabupaten. Padahal beberapa kewenangan sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang telah di revisi, telah diambil oleh provinsi. Sehingga peran dari DPRD Provinsi Kepri khususnya Dapil Bintan-Lingga harus lebih ditingkatkan lagi.

"Kalau saja rekan-rekan dari DPRD Provinsi juga turut mengawasi hal ini tentu akan sangat membantu, karena kita sudah punya perwakilan di provinsi," ujarnya.

Ke depan dirinya mangajak agar masyarakat lebih selektif dalam memilih anggota DPRD yang akan mewakili aspirasi mereka di DPRD Provinsi Kepri. Karena hal ini menyangkut pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga, dengan adanya perubahan-perubahan aturan yang memberikan kewenangan lebih kepada provinsi terhadap kabupaten. 

"Kita pilih yang berani bersuara di provinsi, bukan hanya duduk diam dan datang saat reses saja," ujarnya. (Antara)