TNI AU bangun shelter di Kota Batam

Batam (Antaranews Kepri) - TNI Angkatan Udara akan membangun shelter di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk mengamankan gangguan udara di wilayah tersebut.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, di Batam, Selasa, mengatakan Kota Batam yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi harus didukung dari segi keamanan, sehingga pihaknya harus menempatkan pesawat tempur di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

"Untuk mengantisipasi perkembangan yang ada, dan untuk memajukan ekonomi dari segi geopolitik serta perkembangannya kita perlu menempatkan pesawat di sini sebagai efek tangkal," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya kerap menganggu aktivitas penerbangan komersil di Bandara Hang Nadim karena tidak memiliki shelter sendiri. Karena itu, dia bersama Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mendiskusikan untuk pembangunan shelter khusus pesawat TNI AU.

"Ini harus diangkat ke atas (Ketua DK FTZ Batam) dan tapi secara teknis di lapangan kami sudah sepakat berjalan," kata KSAU.

KSAU menambahkan, untuk mengamankan gangguan udara di Provinsi Kepri khususnya Kota Batam, pihaknya setidaknya memerlukan satu shelter yang dapat memuat empat pesawat tempur.

"Kalau jenis pesawatnya tergantung, bisa sukhoi, F16, hercules atau lainnya, tergantung kebutuhan," kata Yuyu.

Yuyu menekankan, Bandara Hang Nadim tidak akan dijadikan pangkalan militer. Di area Kota Batam kata Kasau, hanya akan dibangun shelter.

"Kalau jadi pangkalan militer harus ada skadron, sementara di sini hanya ditempatkan saja. Jadi harus ada komando kendalinya," kata dia.

Dengan dibangunnya shelter lanjut Yuyu, nantinya akan ada sekitar 50 personel TNI AU yang ditugaskan.

"Selama ini militer sudah ada di sini, tapi menempati tempat sipil," ucapnya.

Pembangunan shelter kata KSAU, juga sebagai upaya untuk menguasai kembali wilayah udara Provinsi Kepri yang masih dikuasai Singapura.

"FIR sekarang sedang proses dan dikomandoi Bapak Menko Kemaritiman," katanya.  

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2009, FIR harus diambil alih pada 2024 mendatang.  

"Tapi perintah Bapak Presiden, itu (FIR) harus dilaksanakan pada 2019 dan untuk untuk menjamin keamanan wilayah kita harus memiliki pangkalan," ujarnya.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan akan menyampaikan permintaan KSAU ke Ketua DK FTZ Kota Batam, Darmin Nasution.

Kota Batam kata Lukita berada di lokasi yang strategis dan harapan pihaknya kegiatan itu bisa segara dilaksanakan

"Kami berharap keputusan dari ketua dewan kawasan bisa segera diperoleh, karena bagaimana pun pembangunan ekonomi perlu ada dukungan keamanan," ujarnya. (Antara)

Lihat Video: