KUA-PPAS APBD 2019 Karimun diusulkan Rp1,39 triliun

Rabu, 31 Oktober 2018 22:13 WIB

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyampaikan pidato Rancangan KUA-PPAS APBD 2019 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Karimun, Rabu. (Antaranews Kepri/Humas Pemkab Karimun)

Pada pos pembiayaan, khususnya penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp125.001.231.000. Sedangkan pengeluaran pembiayaan, tidak ada atau nihil.

Karimun (Antaranews Kepri) - Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau diusulkan pada angka Rp1.390.798.786.

Usulan tersebut terungkap dalam pidato penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD 2019 oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam rapat paripurna di gedung DPRD Karimun, Rabu.

Aunur Rafiq dalam pidatonya menyebutkan, Rancangan KUA-PPAS APBD 2019 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Untuk pendapatan daerah, kata dia, diprediksi sebesar Rp1.265.797.555. Bila dibandingkan dengan target APBD murni 2017 sebesar Rp1.277.497.207.635, maka angka sebesar itu mengalami penurunan sebesar 0,91 persen.

Sedangkan belanja daerah, dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2019 diprediksi sebesar Rp1.390.798.786, mengalami penurunan sebesar 4,2 persen dibandingkan belanja daerah pada APBD murni 2018 sebesar Rp1.452.764.856.245,

Sementara itu, pada pos pembiayaan, khususnya penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp125.001.231.000. Sedangkan pengeluaran pembiayaan, tidak ada atau nihil.

"Sehingga pembiayaan netto dalam Rancangan KUA serta PPAS APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp125.001.231.000," ujar Aunur Rafiq dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi dan didampingi Wakil Ketua Bakti Lubis.

Aunur Rafiq menjelaskan, jika dibandingkan antara target pendapatan dengan belanja dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2019 itu, maka terdapat selisih atau defisit sebesar Rp125.001.231.000.

"Adapun selisih (defisit) tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan, sehingga selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah menjadi nihil," ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq. (Antara)