DPRD kritisi anggaran Kepri kerap defisit

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Anggota Fraksi Kebangkitan Nasional DPRD Provinsi Kepri, Sirajudin Nur mengkritisi kondisi APBD daerah setempat dari tahun ke tahun terus mengalami defisit.

Dia pun berharap, proyeksi pendapatan Pemprov Kepri di tahun 2019 mendatang dapat tercapai, sehingga tidak mengalami kendala defisit seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau pun defisit, tidak sebesar tahun sebelumnya. Di mana, tahun 2018 ini defisit kita mencapai Rp500 miliar," ungkapnya, Senin (10/12).

Selain itu, politisi PKB ini turut meminta Pemprov Kepri memaksimalkan regulasi terkait perda pajak dan retribusi daerah agar dapat mendorong pendapatan asli daerah.

Ia juga menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepri, yaitu PT Pembangunan Kepri dan BUP PT Pelabuhan Kepri yang sejauh ini belum mampu menyumbang pendapatan ke kas daerah. 

Bahkan salah satu di antaranya, ialah PT Pembangunan Kepri justru dikabarkan terlilit utang miliaran rupiah.

"Kami minta Pemprov Kepri melakukan upaya, bagaimana BUMD ini optimal dalam mengelola pendapatan asli derah dari sektor-sektor yang ada," tuturnya.