Gubernur setuju BP Batam dipimpin Wali Kota

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menyetujui Badan Pengusahaan (BP) Batam dipimpin oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Pernyataan itu dilontarkan Nurdin, setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (12/13) menyatakan, jabatan BP Batam mulai 2019 dirangkap secara "ex-officio" oleh Wali Kota Batam.

"Apapun kebijakan pusat, pada prinsipnya kami sangat mendukung. Karena tujuannya untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama," kata Nurdin di Tanjungpinang, Jumat.

Lanjut Nurdin menuturkan, penghapusan dualisme di Batam memang sudah saatnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Karena hal ini akan berdampak terhadap efisiensi pelayanan, penghematan anggaran serta jaminan kepastian dunia usaha di Batam.

"Selama ini kita tahu, investor yang akan berinvestasi di Batam kebingungan harus mengurus izin di mana, BP Batam atau Pemkot Batam," imbuhnya.

Padahal saat ini, sebutnya, pemerintah harus berpikir bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal bagi para investor. Dengan begitu, investasi akan tumbuh subur di Batam.

"Kalau investasi semakin banyak. Pemerintah dan pengusaha sama-sama dapat uang, masyarakat pun mudah cari kerja, dan ekonomi daerah kita semakin meningkat" ujarnya.

Ketua DPW Nasdem ini turut menegaskan, Pemprov Kepri siap menjadi kontrol terhadap kinerja BP Batam setelah nantinya dileburkan jadi satu dengan Pemerintah Kota Batam.

Bahkan, kata Nurdin, pihaknya juga memastikan mampu mengalokasikan anggaran untuk BP Batam, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat selama ini.

"Kita ambil contoh FTZ Kabupaten Karimun sekarang sudah berjalan dan berkembang. Artinya, Pemerintah Daerah juga sangat siap membantu penganggaran bagi BP Batam ke depan," pungkasnya.