Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, menyatakan persoalan kawasan Rempang dan Galang, Batam, Kepulauan Riau mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Pemerintah ingin kawasan itu segera dimanfaatkan.
“Kami ingin segera diselesaikan. Kawasan ini punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi. Semakin lama terbiar, makin banyak masalah nantinya,” kata Nurdin, usai menghadiri Rakor Permasalahan Kejelasan Status Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Pulau Rempang dan Galang, di Kantor Menkopolkam, Jakarta, Selasa (9/4).
Rapat tersebut dipimpin langsung Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Carlo B. Tewu. Selain Nurdin, hadir juga Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad.
Menurut Nurdin, inti dari rapat ini memang untuk menuntaskan masalah Rempang dan Galang. Pemprov diminta ikut menginvetarisir permasalahan agar segera diselesaikan.
Dalam Ratas dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kata Nurdin, pihaknya memang mengusulkan Rempang dan Galang menjadai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain Rempang Galang, kawasan Galang Batang yang juga diusulkan saat bersamaan sudah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.
“Kalau pengelolaan dan pemanfaatannya jelas, kawasan ini akan meningkatkan investasi untuk membuka banyak lapangan kerja,” katanya.
Nurdin menambahkan, Presiden Jokowi, saat ke Batam akhir pekan lalu juga sudah menerima laporan soal Rempang dan Galang. Karena itu, Nurdin menyambut baik respon cepat Jakarta tentang persoalan ini.
Sebelumnya, Presiden memastikan dalam tiga bukan ke depan persoalan Kampung Tua di Batam akan selesai. Demikian juga rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan, langsung dijanjikan Jokowi.
Nurdin, yang langsung kembali ke Batam untuk ke Tanjungbatu, mengajak pemangku kepentingan di Kepri untuk bersama-sama mendukung penyelesaian Rempang Galang.
“Kita ingin cepat. Kami daerah siap mendukung. Supaya potensi konflik tidak semakin rumit,” imbuhnya.
Komentar