Tanjungpinang (ANTARA) - Penggiat Anti Korupsi Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jusri Sabri meminta pimpinan KPK yang baru dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang masih mangkrak.
Menurut catatannya, ada sekitar 25 kasus korupsi dan beberapa di antaranya dalam skala relatif besar yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pimpinan baru KPK.
"Beberapa kasus korupsi besar di antaranya kasus PT Garuda Indonesia, bailout Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP)," kata Jusri Sabri saat dihubingi ANTARA, Jumat malam.
Dia juga menyarankan pimpinan baru KPK tidak tebang pilih atau pandang bulu dalam upaya menuntaskan kasus korupsi di Indonesia.
"Intinya jangan melihat ini siapa atau dari partai mana. KPK harus bisa bertindak tegas dan adil sesuai kewenangan yang dimiliki," ungkapnya.
Jusri mengaku optimis Ketua KPK yang baru terpilih, Irjen Pol Firli Bahuri mampu membawa komisi antirasuah itu lebih eksis lagi untuk memberantas perilaku korupsi.
Kendati demikian, Jusri juga berharap KPK tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga diiringi dengan pencegahan korupsi itu sendiri.
"Saya lihat KPK ini semakin luar biasa. Hampir tiap bulan mengungkap kasus korupsi, tapi saya lebih cenderung kepada fungsi pencegahan," katanya.
Ia turut mengharapkan pimpinan baru KPK dapat menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur serta berintegritas.
"Semoga KPK yang sekarang bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, terutama dalam menekan angka kasus korupsi di negeri ini," tutur Jusri.
Berita Terkait
Pelni Tanjungpinang mulai layani masyarakat yang daftar mudik gratis Lebaran 2024
Selasa, 19 Maret 2024 17:07 Wib
KPK panggil Fadel Muhammad
Selasa, 19 Maret 2024 13:01 Wib
Polisi Lampung Selatan dalami kasus perang sarung yang tewaskan seorang remaja
Selasa, 19 Maret 2024 12:19 Wib
KPK periksa anggota DPRD Bandung soal titipan paket pekerjaan
Selasa, 19 Maret 2024 10:54 Wib
Shin Tae-yong singgung pemain Vietnam yang sentil timnas Indonesia
Selasa, 19 Maret 2024 5:21 Wib
Penyidik KPK periksa Yana Mulyana soal fee pemenangan tender proyek
Senin, 18 Maret 2024 15:28 Wib
KPK panggil 4 anggota DPRD Bandung
Senin, 18 Maret 2024 13:14 Wib
Hamas sebut usulan kesepakatan gencatan senjata tuntutan yang "realistis"
Minggu, 17 Maret 2024 16:35 Wib
Komentar