Tanjungpinang pertimbangkan ekonomi warga jika terapkan PSBB

Senin, 20 April 2020 05:09 WIB

Seorang pencukur rambut di Jalan Tambak, Tanjungpinang, Kepri mengenakan APD berbahan plastik dan masker untuk melindungi diri dari wabah COVID-19. (Ogen)

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemkot Tanjungpinang, Kepri, menyebutkan bahwa perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah sehingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum bisa terapkan di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari, Minggu, menyatakan kepentingan masyarakat sangat perlu diperhatikan, meskipun langkah PSBB amat baik untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Kita tidak mau gegabah, perlu dicari jalan keluar dari PSBB itu terlebih dahulu. Khususnya bagi perekonomian kita dan kesejahteraan masyarakat selama masa PSBB diberlakukan," kata Teguh.

Teguh mengatakan, saat ini Pemkot Tanjungpinang tengah mengkaji secara mendalam bersama Perguruan Tinggi di Tanjungpinang. Termasuk dalam kajian itu adalah dampak sosial dan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat jika PSBB diterapkan nantinya.

"Kita bisa lihat, tidak PSBB saja ekonomi sudah sulit. Apalagi PSBB, harus dilakukan kajian dan dicarikan solusi untuk masyarakat," tuturnya.

Selain itu, kata dia, seperti yang terjadi di kota-kota besar, di mana terjadi pembelian panik (panic buying) oleh masyarakat juga akan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat lainnya. Hal ini pun menjadi poin kajian dari Pemkot Tanjungpinang.

"Tanjungpinang bukan daerah penghasil, kita harus memesan barang dari berbagai daerah dan prosesnya tidak sebentar. Maka dari itu ini juga jadi catatan kita, bagaimana seluruh masyarakat bisa dapat sembako tanpa pembelian panik," kata Teguh.

Setelah kajian yang dilakukan selesai dalam waktu dekat, Teguh mengatakan akan langsung melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri.

Selain itu, juga melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk bersama mencari jalan keluar menyangkut masalah PSBB ini.

"Kita masih satu daratan dengan Pemkab Bintan, jadi koordinasi agar semuanya dapat berjalan dengan baik, gotong royong," tutur Teguh.

Lanjut dia, PSBB tentunya menjadi kebijakan setiap daerah melihat Pandemi COVID-19 yang korbannya semakin meningkat. Hanya saja, hal ini tidak serta merta dilakukan, apalagi di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan data terbaru perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tanjungpinang, saat ini pasien positif sudah mencapai 20 orang. Tertinggi kedua dari empat Kabupaten/Kota se Kepri yang terpapar virus tersebut.