Ketua DPRD Kepri pilih absen saat pelantikan Gubernur

Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumaga Nadeak memilih absen untuk menghadiri pelantikan Plt Gubernur Kepri Isdianto sebagai Gubernur definitif sisa masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin siang (27/7). 

Jumaga berdalih bahwa pihaknya tengah fokus mengejar target pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2019. 

“Maka itu, saya tidak ikut hadir memenuhi undangan pelantikan Pak Isdianto, karena Ranperda LPP APBD 2019 ditargetkan tuntas pada awal Agustus ini,” ujar Jumaga Nadeak, Senin.

Politisi PDI Perjuangan itu pun menegaskan tidak ada memberikan penjelasan kepada Pemprov Kepri menyangkut ketidakhadirannya pada acara pelantikan mantan Ketua Dewan Pembina PDI Perjuangan Provinsi Kepri tersebut. 

Namun demikian, Jumaga meyakini Plt Gubernur Kepri Isdianto dapat memahami tentang kesibukan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.

”Kita pilih fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab DPRD sekarang ini. Kita juga tidak ada mengutus unsur pimpinan untuk menghadiri undangan tersebut,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri, Isdianto didampingi oleh Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah, Ketua PKK Kepri (istri Isdianto), Rosmeri, dan anak kandungnya Ari Rosandhi.

Selain itu, untuk kalangan keluarganya ada juga Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri. Satu nama lainnya adalah keponakannya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arif Daerah Provinsi Kepri, Herry Andrianto.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto dilantik menjadi Gubernur Kepri definitif sisa masa jabatan 2016-2021 pada pukul 14.00 WIB siang ini di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adik kandung mantan Gubernur Kepri, Muhammad Sani ini menjabat posisi Plt Gubernur Kepri sejak Juli 2019  setelah Gubernur Kepri saat ini, Nurdin Basirun ditangkap KPK karena terlibat dalam kasus dugaan suap izin pemanfaatan ruang laut.