#ALOKASI LAHAN BP BATAM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengadukan SK Menteri Kehutanan No.463 tahun 2013 tentang penetapan wilayah hutan lindung di Kepri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ...

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam diambang kehancuran bidang investasi setelah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang ...

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.463 tahun 2013 mengubah kawasan perkantoran, kawasan bisnis, kawasan industri serta perumahan di Batam menjadi hutan lindung, dan ...

Badan Pengusahaan Batam menjamin pemegang alokasi lahan untuk melakukan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otoria dan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertahanan Kota ...

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Muhammad Syahdan mengatakan baliho dan alat peraga sosialisasi Pemilu 2014 dilarang dipasang di simpang jalan yang terdapat petunjuk lalu ...

Kantor Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam di Jalan Engku Putri masuk wilayah hutan lindung, menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan ...

Masyarakat Kota Batam yang tinggal di perumahan-perumahan yang berdiri di atas lahan hutan lindung diminta untuk tetap tenang karena pemerintah kota akan mencarikan solusi yang ...

Rencana investasi pengembangan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Telaga Punggur Kota Batam masih terkatung-katung meski puluhan penanam modal dalam dan luar negeri sudah ...

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani memanggil seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk merundingkan cara penyelesaian alih fungsi hutan lindung yang ditolak Kementerian ...

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Djasarmen Purba menuding Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ingkar janji terkait persetujuan alih fungsi hutan lindung di Provinsi ...