#DANA PERIMBANGAN

Kumpulan berita dana perimbangan, ditemukan 162 berita.

Pemkot Batam Proyeksikan APBD 2015 Rp2,24 Triliun

Pemerintah Kota Batam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 sebesar Rp2,24 triliun, sedikit lebih tinggi dibanding pada 2014 sebesar Rp2,213 triliun.Wali Kota Batam, ...

DPRD : Bupati Karimun Gagal Secara Struktural

Fraksi PDIP DPRD Karimun berpendapat Bupati Karimun Nurdin Basirun gagal secara struktural."Hal itu terlihat dalam penanganan raibnya bahan bakar minyak bersubsidi (bbm) di ...

Pemkot Batam Ajukan APBDP Rp2,199 Triliun

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2014 sebanyak Rp2,199 triliun, meningkat dibandingkan APBD murni 2014 sebanyak ...

Kas Daerah Natuna Kosong

Kekosongan kas daerah Natuna yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini, merupakan salah satu pelajaran bagi pemerintah setempat, kata Wakil Bupati Natuna, ...

Kas Daerah Natuna Dalam Kondisi Krisis

Bupati Natuna, Ilyas Sabli mengungkapkan, kondisi keuangan daerah Natuna saat ini., dalam kondisi sangat memprihatinkan. Hanya cukup bayar gaji dan tunjangan pegawai ...

RAPBD Natuna 2014 Defisit Rp100 Miliar

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2014 mengalami defisit sebesar Rp100 miliar."Berdasarkan estimasi pendapatan anggaran tahun ...

Dispenda Karimun Targetkan Pendapatan PBB Rp4 Miliar

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menargetkan pendapatan asli daerah dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB-P2) ...

APBD Kepri 2014 Sebesar Rp3,495 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp3,495 triliun melalui rapat paripurna DPRD setempat, ...

Gubernur Kepri: Anggaran Pusat Tidak Maksimal Diserap Provinsi Kelautan

Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani mengatakan provinsi yang berbasis kelautan tidak bisa secara maksimal untuk menyerap anggaran dari pemerintah pusat karena pusat ...

Pemerintah Pusat Terutang Rp10 Triliun Pembayaran DBH

Pemerintah pusat belum membayar penambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2012 senilai Rp10 triliun yang semestinya diterima beberapa daerah penghasil ...