#REFORMASI BIROKRASI

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri)Ansar Ahmad menemui Menteri Keuangan (Menkeu)Purbaya Yudhi Sadewa guna memberikan masukan terhadap perubahan alokasi dana transfer pusat ke daerah (TKD) tahun ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Kabupaten Natuna untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan hukum dan akses ...

DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau menerima penyampaikan dan penjelasan Wali Kota Batam atas ranperda tentangAPBD tahun anggaran 2026, dalam rapat paripurna, Senin (8/9). Ketua DPRD Kota ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah mengusulkan pengangkatan 1.524 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu kepada ...

Tiga menteri Kabinet Merah Putih yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Wdiyantini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar ...

Wali Kota Batam Amsakar Achmad melantik tujuh pejabat eselon II dan mengukuhkan 17 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelantikan ini merupakan bagian ...

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan hukummelalui peluncuran Diseminasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 ...

Gubernur DKI Jakarta PramonoAnungWibowo menyatakan kesiapanuntuk menerapkan skema kerja "Work From Anywhere"(WFA) bagi ASdi lingkungan Pemerintah ...

Fasilitas mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, resmi beroperasiguna mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Kepala Dinas ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menyepakati penggunaan dana sebesar Rp1,8 triliun, untuk menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 2026. Sekretaris Daerah ...