#SEBAGAI DAERAH MARITIM

Kumpulan berita sebagai daerah maritim, ditemukan 1146 berita.

DPD Kumpulkan Masukan RUU Kekayaan Negara

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah di ...

Setya Novanto Janji Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur Karimun

Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Serya Novanto berjanji akan memperjuangkan kelanjutan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Perdagangan Bebas atau Free ...

Pemkot Tanjungpinang Buka Seleksi Pejabat Eselon II

Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, membuka seleksi untuk sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon ...

Pengamat: Masyarakat Natuna Potensial Tolak Penjara Khusus

Masyarakat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berpotensi menolak rencana pembangunan penjara khusus di daerah itu, karena menimbulkan kesan negatif, kata ...

Komuna-JJI-STAI Gelar Sarasehan Wawasan Kebangsaan

Dewan Mahasiswa STAI dan Komunitas Muda Natuna (Komuna) bekerja sama dengan Jaringan Jurnalist Indonesia (JJI) akan menggelar Sarasehan Wawasan Kebangsaan.Sarasehan wawasan ...

Pengamat: Lelang Jabatan Bukti Wujudkan Reformasi Birokrasi

Lelang jabatan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku diharapkan menjadi bukti untuk mewujudkan reformasi birokrasi, kata pengamat administrasi negara, Alfriandri di ...

Gubernur Kepri Tawarkan Jepang Investasi Sektor Maritim

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun menawarkan kepada pengusaha Jepang untuk berinvestasi di sektor kemaritiman di wilayah itu."Hubungan investasi dan ...

Mengurai "Benang Kusut" Pemilihan Wagub Kepri

Banyak pihak, terutama kalangan politisi dan birokrat, masih terus menyoroti permasalahan pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang sejak beberapa bulan lalu belum ...

Pengamat: Kebijakan Mutasi Pejabat Kepri Belum Transparan

Pengamat kebijakan publik, Wahyu Eko Yudiatmana menilai kebijakan mutasi terhadap pejabat eselon II-IV di lingkup Pemprov Kepulauan Riau masih tidak transparan sehingga ...

Anggota DPRD Nilai Pusat Lambat Informasikan DBH

Pemerintah pusat sering terlambat menginformasikan besaran dana bagi hasil (DBH) migas sehingga menghambat sistem penganggaran pemerintah daerah, kata Anggota Komisi II ...