Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam akan memberlakukan seleksi ketat bagi warga yang berminat menjadi relawan vaksinasi, setelah mencuatnya kasus sertifikat vaksinasi palsu di daerah setempat.
"Kami akan mulai melakukan seleksi ketat. Mereka diminta membuat surat pernyataan," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Jumat.
Wakil Wali Kota mengatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk mengunci aplikasi dengan kata sandi yang baru, agar tidak kembali disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.
Ia menegaskan kasus penerbitan sertifikat tanpa menjalani vaksinasi itu menjadi pembelajaran bagi pihaknya.
Menurut dia, penerbitan sertifikat asal-asalan itu akan memberikan implikasi panjang bagi kesehatan masyarakat. Apalagi dokumen itu dijadikan syarat warga untuk beraktivitas selama penerapan PPKM Darurat.
"Ini bukan yang bisa dianggap main-main. Ini serius, karena meng-input data tidak benar," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Amsakar mengimbau relawan untuk bekerja dengan kerelaan hati dengan menjalankan standar operasional prosedur yang benar.
"Orang yang divaksin, itulah yang ter-entry datanya, bukan yang tidak vaksin. Kami menyesali kejadian di Pukesmas Galang dan Botania," kata dia.
Pada Kamis (15/7), Polresta Barelang merilis penahanan lima orang relawan yang disangka menerbitkan sertifikat vaksinasi kepada warga yang belum menjalani vaksinasi.
Para relawan itu meminta imbalan sekitar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu untuk sertifikat yang diterbitkan.
"Kami akan mulai melakukan seleksi ketat. Mereka diminta membuat surat pernyataan," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Jumat.
Wakil Wali Kota mengatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk mengunci aplikasi dengan kata sandi yang baru, agar tidak kembali disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.
Ia menegaskan kasus penerbitan sertifikat tanpa menjalani vaksinasi itu menjadi pembelajaran bagi pihaknya.
Menurut dia, penerbitan sertifikat asal-asalan itu akan memberikan implikasi panjang bagi kesehatan masyarakat. Apalagi dokumen itu dijadikan syarat warga untuk beraktivitas selama penerapan PPKM Darurat.
"Ini bukan yang bisa dianggap main-main. Ini serius, karena meng-input data tidak benar," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Amsakar mengimbau relawan untuk bekerja dengan kerelaan hati dengan menjalankan standar operasional prosedur yang benar.
"Orang yang divaksin, itulah yang ter-entry datanya, bukan yang tidak vaksin. Kami menyesali kejadian di Pukesmas Galang dan Botania," kata dia.
Pada Kamis (15/7), Polresta Barelang merilis penahanan lima orang relawan yang disangka menerbitkan sertifikat vaksinasi kepada warga yang belum menjalani vaksinasi.
Para relawan itu meminta imbalan sekitar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu untuk sertifikat yang diterbitkan.