Batam (ANTARA) - Setiap sore di Terminal Feri Internasional Batam Centre, sekitar 150 pekerja migran Indonesia datang dari Malaysia. Jumlahnya semakin bertambah di akhir 2021, seiring dengan batas waktu penerapan kebijakan rekalibrasi pemerintah "Negara Jiran".
Berdasarkan data Satuan Tugas Khusus COVID-19 Perlintasan PMI Provinsi Kepri, sekitar 7.000 PMI dijadwalkan pulang ke Tanah Air melalui Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Desember 2021. Jumlahnya relatif meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, yang berkisar 5.000 hingga 6.000 orang.
Padahal, di saat yang sama varian COVID-19, Omicron, tengah menjadi teror mengerikan.
Kejadian ini menjadi suatu dilema untuk Batam, di antara menyelamatkan pekerja migran, menjaga Indonesia dari paparan Omicron, dan memastikan pengendalian penularan COVID-19 di kota kepulauan itu.
Bagaimana tidak, setiap PMI yang pulang harus menjalani karantina COVID-19 selama 10 hari di Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing.
Satuan Tugas Khusus Penanganan COVID-19 Daerah Perlintasan Provinsi Kepri bersama Satgas Pemulangan PMI Kota Batam, Pemprov Kepri, dan Pemkot Batam harus dapat memastikan seluruh "pahlawan devisa" tertangani dengan baik dan tidak membawa serta menyebarkan virus dari negara asalnya ke Batam, apalagi ke daerah lain di Indonesia.
Tantangan
Bagi Wali Kota Batam Muhammad Rudi, PMI adalah warga negara Indonesia yang harus diselamatkan. Meski mayoritas dari mereka bukan warga Batam.
"Mereka saudara kita juga. Kita harus melayani dengan baik," kata dia.
Meski begitu, ia mengakui perpanjangan masa karantina dari tujuh menjadi 10 hari dan peningkatan jumlah PMI yang pulang menjadi tantangan tersendiri, mengingat keterbatasan fasilitas yang tersedia.
Awal Desember 2021, Pemkot Batam sempat meminta pemerintah pusat untuk membuka perbatasan lain. Agar kepulangan PMI tidak hanya terkonsentrasi di Batam. Namun, permintaan itu tidak mendapatkan jawaban.
"Karena ternyata pemerintah pusat menilai selama ini penanganan PMI di Batam ini adalah yang terbaik di Indonesia," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Ia menyampaikan pemerintah pusat tengah fokus pada upaya menangkal Omicron, sehingga perbatasan hanya dibuka secara terbatas. Oleh karena Batam dinilai sangat baik menangani pemulangan pekerja migran, maka daerah itu saja yang dibuka sebagai pintu masuk PMI.
Maka, pihaknya bersepakat untuk menyelamatkan pekerja migran, menjaga Indonesia, dan melindungi warga Batam sekaligus.
Fasilitas kurang
Pekerjaan rumah utama dari upaya menangkal Omicron sekaligus menyambut "pahlawan devisa" yang pulang adalah memastikan karantina COVID-19 berjalan baik.
Berdasarkan perkiraan Pemkot Batam, dengan rata-rata 200 PMI yang datang setiap hari di Desember 2021 dan masa karantina selama 10 hari, maka dibutuhkan fasilitas untuk 2.000 orang. Padahal, kapasitas tiga rumah susun yang disiapkan untuk karantina PMI hanya sekitar 1.600 tempat tidur.
Tantangan itu tentu saja harus dijawab dengan langkah taktis karena PMI tidak bisa menunggu lama. Mereka ingin pulang ke kampung halaman.
Apalagi, bagi Satgassus Perlintasan PMI Kepri, penanganan minimum untuk para "pahlawan devisa", tidak pernah menjadi pilihan. PMI harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
"Kesulitan kami pada penampungan. Kami sudah lapor gubernur dan wali kota untuk menyiapkan kantong-kantong untuk karantina terpusat," kata Komandan Satgassus Perlintasan PMI Kepri yang juga Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu.
Dengan pertimbangan yang cepat, Pemkot Batam bersama satgasus dan anggota forkopimda memutuskan untuk menggunakan Asrama Haji dan Gedung Bapelkes sebagai lokasi karantina tambahan, apabila dibutuhkan.
"Asrama Haji kemarin sudah dipakai, sekitar hampir 150 orang," kata dia.
Dengan lokasi karantina yang relatif steril dari lingkungan masyarakat, maka diharapkan tidak ada virus yang "bocor".
Pemeriksaan
Satuan Tugas Khusus Pemulangan PMI Kota Batam juga memastikan pihaknya siap menyambut kedatangan PMI dengan rangkaian pemeriksaan COVID-19.
Setibanya di Terminal Feri Internasional Batam Centre, setiap PMI diwajibkan menjalani dua kali tes usap, yaitu antigen untuk mendapatkan hasil yang cepat dan RT PCR agar lebih akurat.
"Kami terapkan dua kali tes saat mereka tiba. Karena hasil RT PCR keluarnya besok harinya, maka 'swab' (tes usap) antigen menjadi deteksi awal kita," kata dia.
Hasil tes cepat COVID-19 dibutuhkan sebagai penyaringan awal, untuk memisahkan mereka yang terindikasi negatif dan positif COVID-19.
Berdasarkan hasil tes, maka mereka yang positif COVID-19 langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang untuk penanganan dan perawatan hingga pulih.
Setiap hasil tes yang positif maka sampelnya juga akan dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui jenis variannya.
"Hasil yang positif dikirim ke Jakarta untuk periksa virusnya apakah ada kaitannya dengan Omicron. Itu antisipasi kita," kata dia.
Sedangkan apabila hasil tesnya negatif maka PMI diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari.
Sebelum masa karantina berakhir, setiap PMI kembali menjalani tes usap RT PCR untuk memastikan kondisi tubuhnya. Bila hasilnya tetap negatif, setelah masa karantina mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing. Sebaliknya, jika positif maka mereka akan dirawat di RSKI Pulau Galang.
"Kami juga menyiapkan vaksinasi COVID-19 bagi PMI yang belum divaksin," kata dia.
Hingga awal Desember 2021, pihaknya telah memberikan vaksin COVID-19 kepada 1.600 PMI.
Sertifikat vaksin juga akan diberikan guna memenuhi syarat perjalanan PMI ke daerah tujuan masing-masing. Suatu pelayanan yang paripurna untuk para "pahlawan devisa".
Pihaknya memang berupaya semaksimal mungkin melayani PMI yang singgah di Batam.
"Kasihan, kalau mereka datang, sampai di sini tidak terurus," kata dia.
Pelayanan panjang, sejak mereka tiba hingga menyelesaikan karantina dan isolasi COVID-19 di Batam berbuah manis. Karena meski beribu-ribu PMI yang pulang melalui Batam, tidak terjadi lonjakan penularan COVID-19 di daerah itu.
Penularan COVID-19 di Batam terus melandai sejak Agustus 2021. Bahkan, kota itu sempat nol kasus aktif selama beberapa hari. Hal itu menandakan baiknya penanganan di PMI, sejalan dengan pengendalian COVID-19 di masyarakat setempat.
Begitu juga di Tanah Air, hingga saat ini tidak terdengar kabar ada PMI dari Batam yang menjadi sumber klaster baru penularan COVID-19 di daerah-daerah Indonesia.
Berdasarkan data Satuan Tugas Khusus COVID-19 Perlintasan PMI Provinsi Kepri, sekitar 7.000 PMI dijadwalkan pulang ke Tanah Air melalui Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sepanjang Desember 2021. Jumlahnya relatif meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, yang berkisar 5.000 hingga 6.000 orang.
Padahal, di saat yang sama varian COVID-19, Omicron, tengah menjadi teror mengerikan.
Kejadian ini menjadi suatu dilema untuk Batam, di antara menyelamatkan pekerja migran, menjaga Indonesia dari paparan Omicron, dan memastikan pengendalian penularan COVID-19 di kota kepulauan itu.
Bagaimana tidak, setiap PMI yang pulang harus menjalani karantina COVID-19 selama 10 hari di Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing.
Satuan Tugas Khusus Penanganan COVID-19 Daerah Perlintasan Provinsi Kepri bersama Satgas Pemulangan PMI Kota Batam, Pemprov Kepri, dan Pemkot Batam harus dapat memastikan seluruh "pahlawan devisa" tertangani dengan baik dan tidak membawa serta menyebarkan virus dari negara asalnya ke Batam, apalagi ke daerah lain di Indonesia.
Tantangan
Bagi Wali Kota Batam Muhammad Rudi, PMI adalah warga negara Indonesia yang harus diselamatkan. Meski mayoritas dari mereka bukan warga Batam.
"Mereka saudara kita juga. Kita harus melayani dengan baik," kata dia.
Meski begitu, ia mengakui perpanjangan masa karantina dari tujuh menjadi 10 hari dan peningkatan jumlah PMI yang pulang menjadi tantangan tersendiri, mengingat keterbatasan fasilitas yang tersedia.
Awal Desember 2021, Pemkot Batam sempat meminta pemerintah pusat untuk membuka perbatasan lain. Agar kepulangan PMI tidak hanya terkonsentrasi di Batam. Namun, permintaan itu tidak mendapatkan jawaban.
"Karena ternyata pemerintah pusat menilai selama ini penanganan PMI di Batam ini adalah yang terbaik di Indonesia," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Ia menyampaikan pemerintah pusat tengah fokus pada upaya menangkal Omicron, sehingga perbatasan hanya dibuka secara terbatas. Oleh karena Batam dinilai sangat baik menangani pemulangan pekerja migran, maka daerah itu saja yang dibuka sebagai pintu masuk PMI.
Maka, pihaknya bersepakat untuk menyelamatkan pekerja migran, menjaga Indonesia, dan melindungi warga Batam sekaligus.
Fasilitas kurang
Pekerjaan rumah utama dari upaya menangkal Omicron sekaligus menyambut "pahlawan devisa" yang pulang adalah memastikan karantina COVID-19 berjalan baik.
Berdasarkan perkiraan Pemkot Batam, dengan rata-rata 200 PMI yang datang setiap hari di Desember 2021 dan masa karantina selama 10 hari, maka dibutuhkan fasilitas untuk 2.000 orang. Padahal, kapasitas tiga rumah susun yang disiapkan untuk karantina PMI hanya sekitar 1.600 tempat tidur.
Tantangan itu tentu saja harus dijawab dengan langkah taktis karena PMI tidak bisa menunggu lama. Mereka ingin pulang ke kampung halaman.
Apalagi, bagi Satgassus Perlintasan PMI Kepri, penanganan minimum untuk para "pahlawan devisa", tidak pernah menjadi pilihan. PMI harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
"Kesulitan kami pada penampungan. Kami sudah lapor gubernur dan wali kota untuk menyiapkan kantong-kantong untuk karantina terpusat," kata Komandan Satgassus Perlintasan PMI Kepri yang juga Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu.
Dengan pertimbangan yang cepat, Pemkot Batam bersama satgasus dan anggota forkopimda memutuskan untuk menggunakan Asrama Haji dan Gedung Bapelkes sebagai lokasi karantina tambahan, apabila dibutuhkan.
"Asrama Haji kemarin sudah dipakai, sekitar hampir 150 orang," kata dia.
Dengan lokasi karantina yang relatif steril dari lingkungan masyarakat, maka diharapkan tidak ada virus yang "bocor".
Pemeriksaan
Satuan Tugas Khusus Pemulangan PMI Kota Batam juga memastikan pihaknya siap menyambut kedatangan PMI dengan rangkaian pemeriksaan COVID-19.
Setibanya di Terminal Feri Internasional Batam Centre, setiap PMI diwajibkan menjalani dua kali tes usap, yaitu antigen untuk mendapatkan hasil yang cepat dan RT PCR agar lebih akurat.
"Kami terapkan dua kali tes saat mereka tiba. Karena hasil RT PCR keluarnya besok harinya, maka 'swab' (tes usap) antigen menjadi deteksi awal kita," kata dia.
Hasil tes cepat COVID-19 dibutuhkan sebagai penyaringan awal, untuk memisahkan mereka yang terindikasi negatif dan positif COVID-19.
Berdasarkan hasil tes, maka mereka yang positif COVID-19 langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang untuk penanganan dan perawatan hingga pulih.
Setiap hasil tes yang positif maka sampelnya juga akan dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui jenis variannya.
"Hasil yang positif dikirim ke Jakarta untuk periksa virusnya apakah ada kaitannya dengan Omicron. Itu antisipasi kita," kata dia.
Sedangkan apabila hasil tesnya negatif maka PMI diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari.
Sebelum masa karantina berakhir, setiap PMI kembali menjalani tes usap RT PCR untuk memastikan kondisi tubuhnya. Bila hasilnya tetap negatif, setelah masa karantina mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing. Sebaliknya, jika positif maka mereka akan dirawat di RSKI Pulau Galang.
"Kami juga menyiapkan vaksinasi COVID-19 bagi PMI yang belum divaksin," kata dia.
Hingga awal Desember 2021, pihaknya telah memberikan vaksin COVID-19 kepada 1.600 PMI.
Sertifikat vaksin juga akan diberikan guna memenuhi syarat perjalanan PMI ke daerah tujuan masing-masing. Suatu pelayanan yang paripurna untuk para "pahlawan devisa".
Pihaknya memang berupaya semaksimal mungkin melayani PMI yang singgah di Batam.
"Kasihan, kalau mereka datang, sampai di sini tidak terurus," kata dia.
Pelayanan panjang, sejak mereka tiba hingga menyelesaikan karantina dan isolasi COVID-19 di Batam berbuah manis. Karena meski beribu-ribu PMI yang pulang melalui Batam, tidak terjadi lonjakan penularan COVID-19 di daerah itu.
Penularan COVID-19 di Batam terus melandai sejak Agustus 2021. Bahkan, kota itu sempat nol kasus aktif selama beberapa hari. Hal itu menandakan baiknya penanganan di PMI, sejalan dengan pengendalian COVID-19 di masyarakat setempat.
Begitu juga di Tanah Air, hingga saat ini tidak terdengar kabar ada PMI dari Batam yang menjadi sumber klaster baru penularan COVID-19 di daerah-daerah Indonesia.