BP3MI Kepri siagakan posko selama Nataru cegah PMI ilegal

Batam (ANTARA) - Badan Pelayanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau (BP3MI Kepri) menyiagakan posko pengawasan dan pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI) di pelabuhan ataupun bandara di Kota Batam selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 (Nataru).

Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi di Batam, Jumat, mengatakan BP3MI turut dilibatkan dalam Operasi Lilin Seligi 2025 terutama mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pengiriman PMI ilegal (nonprosedural).

“Kami mendirikan posko khusus di pelabuhan dan bandara, menyatu dengan pos pelayanan dan pengamanan Operasi Lilin Seligi 2025 yang dilaksanakan oleh Polda Kepri,” kata Imam.

Perwira menengah Polri itu mengatakan posko pelayanan dan pengawasan BP3MI bersifat insidentil khusus selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Untuk sehari-hari, kata Imam, BP3MI Kepri memiliki help desk yang ada di setiap pelabuhan dan bandara untuk memberikan layanan kepada PMI yang berangkat atau pulang dalam rangka cuti.

Selain itu, posko dan help deks P2MI tersebut juga bertugas mengawasi adanya pengiriman PMI secara non prosedural dengan memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru.

“Selama Nataru ini kami tetap siaga. Jadi setiap hari ada petugas kami di posko dan help desk. Jumlahnya tiga orang setiap hari, tugasnya memberikan layanan dan juga pencegahan,” ujarnya.

Dia menyebutkan melalui pengawasan yang ketat pada perayaan Natal Kamis (25/12), BP3MI Kepri berhasil mencegah keberangkatan seorang calon PMI nonprosedural di Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay Kota Batam.

"Petugas BP3MI Kepri yang bertugas di posko menemukan adanya penumpang yang berangkat dengan tujuan Malaysia untuk pertama kalinya," ujarnya.

Setelah dilakukan pendalaman, kata dia, penumpang berinisial MNH (20) diberangkatkan oleh seseorang berinisial ML dari Semarang ke Malaysia, melalui transit di Batam.

“Modusnya, korban (calon PMI ilegal) dan pelaku pengirim PMI ini berangkatnya terpisah. Pelaku berangkat lebih dahulu menggunakan kapal pagi hari, korban siang harinya,” kata Imam.

Terungkap pula, MNH yang baru lulus SMA itu membayar sebesar Rp4 juta untuk pengurusan surat-surat dokumen perjalanan, dan mentransfer uang senilai Rp6 juta kepada ML untuk bisa bekerja di Malaysia.

"MNH dijanjikan bekerja di kedai, dengan gaji Rp8 juta per bulan," ujar Imam.

Setelah berhasil mencegah keberangkatan calon PMI nonprosedural itu, kata dia, BP3MI Kepri berkoordinasi dengan KJRI dan LO Polisi di Johor Bahru, Malaysia, untuk melakukan pencekalan terhadap terduga pelaku ML.

Menurut dia, dari hasil koordinasi tersebut, terduga pelaku akhirnya dicekal masuk oleh pihak Imigrasi Malaysia dan dipulangkan kembali ke Batam.

Imam mengatakan selama 2025 selain melayani pemulangan PMI deportasi dari Malaysia, pihaknya juga melakukan pencegahan keberangkatan 200 PMI nonprosedural bersama aparat penegak hukum lainnya.

“Selama 2025 ini BP3MI Kepri mencegah keberangkatan 200 PMI nonprosedural, tapi pencegahan oleh aparat penegak hukum lainnya, ada TNI, Polri dan Imigrasi itu yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang,” kata Imam.