Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi kebijakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mempercepat sertifikasi lahan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi ini.
"Kepri dapat perhatian khusus dari KSP terkait dengan persoalan sertifikasi lahan di pesisir dan pulau-pulau kecil," kata Ansar saat mendampingi Moeldoko usai Rapat Koordinasi Percepatan Legalisasi Tanah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepri di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat.
Ansar menyebut sekitar 200 ribu rumah tangga nelayan tinggal di kawasan pesisir, namun legalitas lahan yang ditempati belum jelas sehingga persoalan ini mendesak dituntaskan.
"Ini (komitmen KSP) menandakan bahwa negara berpihak terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil," ucap Ansar.
Baca juga:
Pemkot Batam pastikan ketersediaan minyak goreng curah cukup
Singapura teliti pembibitan ikan kerapu di Bintan
Moeldoko menyampaikan penyelesaian sertifikasi lahan tersebut merupakan perintah langsung Presiden Jokowi, agar masyarakat pesisir dapat mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang ditempati.
"Persoalan sertifikasi masyarakat pesisir bukan hanya terjadi di Kepri tapi juga di daerah lain," sebut Moeldoko.
Dari hasil diskusi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, Moeldoko menyebutkan ada dua persoalan menyangkut sertifikasi lahan pesisir di Kepri. Pertama, sebanyak 560,33 hektare lahan di kawasan pesisir Provinsi Kepri harus segera disertifikasi agar mendapat kepastian hukum.
"Harus ada kepastian hukum yang jelas, makanya kita semua harus bergerak menyelesaikan masalah ini secepatnya," ujar Moeldoko.
Kedua, lanjutnya, ada lahan seluas 1.400 hektare di kawasan permukiman transmigrasi di Kabupaten Natuna yang belum disertifikasi.
Baca juga:
Direktur Pemberitaan: Berita ANTARA harus mengandung 3E+1N
Perseroda Pelabuhan Kepri catat kerugian Rp800 juta pada 2021
Selain itu, terdapat pula lahan seluas 30 ribu hektare di pulau terluar itu bisa dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dan bermanfaat.
"Kami berterima kasih karena respons Pemprov Kepri sangat cepat. Pemerintah berupaya menuntaskan persoalan sertifikasi lahan ini secepatnya, sesuai instruksi Presiden Jokowi," katanya menegaskan.
"Kepri dapat perhatian khusus dari KSP terkait dengan persoalan sertifikasi lahan di pesisir dan pulau-pulau kecil," kata Ansar saat mendampingi Moeldoko usai Rapat Koordinasi Percepatan Legalisasi Tanah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepri di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat.
Ansar menyebut sekitar 200 ribu rumah tangga nelayan tinggal di kawasan pesisir, namun legalitas lahan yang ditempati belum jelas sehingga persoalan ini mendesak dituntaskan.
"Ini (komitmen KSP) menandakan bahwa negara berpihak terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil," ucap Ansar.
Baca juga:
Pemkot Batam pastikan ketersediaan minyak goreng curah cukup
Singapura teliti pembibitan ikan kerapu di Bintan
Moeldoko menyampaikan penyelesaian sertifikasi lahan tersebut merupakan perintah langsung Presiden Jokowi, agar masyarakat pesisir dapat mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang ditempati.
"Persoalan sertifikasi masyarakat pesisir bukan hanya terjadi di Kepri tapi juga di daerah lain," sebut Moeldoko.
Dari hasil diskusi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, Moeldoko menyebutkan ada dua persoalan menyangkut sertifikasi lahan pesisir di Kepri. Pertama, sebanyak 560,33 hektare lahan di kawasan pesisir Provinsi Kepri harus segera disertifikasi agar mendapat kepastian hukum.
"Harus ada kepastian hukum yang jelas, makanya kita semua harus bergerak menyelesaikan masalah ini secepatnya," ujar Moeldoko.
Kedua, lanjutnya, ada lahan seluas 1.400 hektare di kawasan permukiman transmigrasi di Kabupaten Natuna yang belum disertifikasi.
Baca juga:
Direktur Pemberitaan: Berita ANTARA harus mengandung 3E+1N
Perseroda Pelabuhan Kepri catat kerugian Rp800 juta pada 2021
Selain itu, terdapat pula lahan seluas 30 ribu hektare di pulau terluar itu bisa dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan produktif dan bermanfaat.
"Kami berterima kasih karena respons Pemprov Kepri sangat cepat. Pemerintah berupaya menuntaskan persoalan sertifikasi lahan ini secepatnya, sesuai instruksi Presiden Jokowi," katanya menegaskan.