Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)  membuka data para penerima beasiswa (awardee) yang berada di luar negeri, agar mereka bisa dikontrol publik.

"LPDP itu yang dipakai uang negara. Jadi, semua orang berhak tahu siapa saja yang menerima manfaat dari program ini," kata Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Ahad.

Pernyataan itu disampaikannya terkait dengan kasus penerima beasiswa LPDP di luar negeri yang tidak ingin kembali ke Tanah Air.

Ia berharap pada penerima beasiswa memahami tanggung jawab lebih besar pada bangsa dan negara dengan ilmu yang mereka dapatkan.

Rahmat menganggap mereka yang enggan balik ke Indonesia adalah pengkhianat intelektual.

"Para penerima LPDP yang secara sengaja membajak program ini hanya untuk pribadinya adalah tindakan kejahatan intelektual. Sikap mereka yang masa bodoh terhadap situasi bangsa ini adalah pengkhianatan intelektual," kata dia.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan penerima beasiswa LPDP seharusnya memiliki komitmen moral dan komitmen pengabdian yang kuat, karena pendidikannya dibiayai oleh Negara.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBNU minta LPDP buka data penerima beasiswa di luar negeri