Batam (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyusun skema untuk pengendalian inflasi di wilayah Kepulauan Riau guna mengatasi dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ansar Ahmad di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, mengatakan, beberapa hal yang harus dijaga dalam pengendalian inflasi antara lain memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, serta menetapkan batas kenaikan tarif angkutan penumpang dan barang.
“Kami juga akan mengontrol tingkat margin di setiap rantai distribusi pada tingkat yang wajar, lalu meningkatkan pengawasan pada distribusi dan ketersediaan barang di pasar distributor guna mencegah spekulasi atau penimbunan,” ujarnya.
Baca juga:
Vaksinasi dosis pertama di Kepri mendekati 100 persen
Pendapatan Kepri dari pemutihan pajak kendaraan capai Rp39,6 miliar
Selain itu, ujar dia, juga perlu mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial guna mencegah penurunan daya beli masyarakat.
Untuk pemberian subsidi BBM, Ansar menjelaskan, Pemprov Kepri kemungkinan tidak mampu untuk mensubsidi seluruh transportasi laut untuk perjalanan antar pulau.
Akan tetapi, masih menurut dia, Pemprov Kepri kemungkinan hanya akan mensubsidi tarif transportasi bahan-bahan pokok masyarakat untuk menurunkan angka inflasi.
“Kalau subsidi itu memang terlalu berat, APBD kita juga terbatas. Masyarakat tinggal memilih. Kalau tidak urgen, maka mungkin tidak melaksanakan perjalanan. Kenaikan harga dimana-mana pasti terjadi," ucapnya.
Ansar menjelaskan, kebijakan naiknya harga BBM dalam hal ini Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu, solar dari Rp5.150 menjadi 6.800 dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter, dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang langsung mengalokasikan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat paling terdampak.
Pemerintah, lanjutnya, langsung mengalihkan alokasi dana subsidi BBM ke beragam bantuan sosial, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Angkutan Umum (BAU).
Baca juga:
HNSI sebut kenaikan harga BBM berdampak pada daya beli terhadap ikan turun
HNSI Kepri desak pemda buka gerai layanan TDKP