Tanjungpinang (Antara News) - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani menyerukan pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan program perbaikan rumah tidak layak huni.

"Program itu merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan," ujar Sani di Tanjungpinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa.

Ia menyatakan, Pemerintah Kepri serius menangani permasalahan kemiskinan.

Buktinya, kata dia, permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut dibahas bersama pemerintah kabupaten/kota sehari setelah dilantik menjadi Gubernur Kepri.

"Saya dan Pak Soerya (Wakil Gubernur Kepri) dilantik pada 19 Agustus 2010. Kami memiliki komitmen untuk mengentaskan kemiskinan di Kepri, bukan mencari uang," ujarnya.

Penduduk miskin di Kepri mencapai 268.823 orang atau 18,51 persen dari total penduduk Kepri. Kebanyakan penduduk miskin berdomisili di kawasan pesisir di Kepri.

Angka kemiskinan di Kepri dapat dikurangi dalam waktu cepat jika pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan memperbaiki rumah tidak layak huni. Program itu tidak asing lagi bagi masyarakat Kepri karena sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu.

"Pelaksanaannya harus dioptimalkan sehingga membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat," ungkapnya.

Namun program pengentasan kemiskinan melalui perbaikan rumah warga miskin tidak dapat hanya dibebankan kepada Provinsi Kepri atau pun dilaksanakan sendiri-sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki daerah, anggaran dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Ia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat memperbaiki sekitar 200 rumah tidak layak huni dalam satu tahun. Anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan program itu akan didiskusikan dalam pertemuan selanjutnya dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Kami serius menangani permasalahan itu, karena itu kami siap memberi dukungan penuh agar angka kemiskinan berkurang," katanya. (NP/A041/Y011)