Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau (BKKBN Kepri) Rohina menyebut angka stunting atau kekerdilan di daerah itu pada tahun 2023 ini turun menjadi 15 persen dibanding sebelumnya sebesar 17 persen.
"Meskipun belum diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan. Namun untuk tahun ini, kasus stunting di Kepri turun sekitar 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya," kata Rohina di Tanjungpinang, Jumat.
Rohina menyatakan penurunan kasus stunting tersebut diperoleh berdasarkan entry data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), berupa kegiatan penimbangan anak di bawah lima tahun (Balita) dan anak di bawah dua tahun (Baduta) yang dilakukan dua kali dalam setahun.
Menurutnya, data e-PPGBM tersebut yang kemudian menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam hal penanganan maupun pencegahan stunting di Kepri.
Sejauh ini sebaran angka stunting di Kepri, kata dia, masih didominasi tiga daerah, yakni Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun.
"Kemaren, Lingga tercatat paling tinggi. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai jauh menurun, berkat kerja sama kepala daerah dan jajaran hingga ke pemerintah desa setempat," ujar Rohina.
Rohina menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan dalam hal menangani masalah stunting di daerah berjuluk Bumi Segantang Lada tersebut.
BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting sesuai amanah Presiden RI, sudah membentuk tim percepatan penanganan stunting (TPPS), mulai dari tingkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sampai pemerintah desa.
Selain itu, BKKBN juga membentuk tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 1.163 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kepri.
Adapun tugas dari para kader TPK ini, yaitu mendampingi para calon pengantin, ibu hamil dan ibu usai melahirkan. Tidak hanya itu, TPK juga bisa mendampingi para remaja dalam mempersiapkan para remaja itu memasuki masa pernikahan menjadi pengantin, hamil, usai melahirkan dan seterusnya.
Ia menambahkan para kader TPK itu dalam pendampingan akan mengawasi dan memberi saran dan masukan kepada para calon pengantin dalam mematangkan persiapan memasuki kehidupan rumah tangga, kesehatan calon ibu dan anak bahkan sejak anak itu masih janin.
Kemudian tentang pemenuhan asupan gizi anak sejak 1.000 pertama kehidupan atau hingga usia anak itu dua tahun.
"Begitu juga terhadap pendampingan kepada para remaja, seperti tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, di mana kesemuanya itu merupakan upaya mencegah terjadinya kasus-kasus stunting," katanya.
Rohina melanjutkan percepatan penanganan stunting di Kepri membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga target penurunan stunting sebesar 10,2 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
"Kita optimistis dengan kolaborasi semua pihak, dapat mengurangi risiko stunting yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kepri," demikian Rohina.
"Meskipun belum diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan. Namun untuk tahun ini, kasus stunting di Kepri turun sekitar 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya," kata Rohina di Tanjungpinang, Jumat.
Rohina menyatakan penurunan kasus stunting tersebut diperoleh berdasarkan entry data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), berupa kegiatan penimbangan anak di bawah lima tahun (Balita) dan anak di bawah dua tahun (Baduta) yang dilakukan dua kali dalam setahun.
Menurutnya, data e-PPGBM tersebut yang kemudian menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam hal penanganan maupun pencegahan stunting di Kepri.
Sejauh ini sebaran angka stunting di Kepri, kata dia, masih didominasi tiga daerah, yakni Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun.
"Kemaren, Lingga tercatat paling tinggi. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai jauh menurun, berkat kerja sama kepala daerah dan jajaran hingga ke pemerintah desa setempat," ujar Rohina.
Rohina menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan dalam hal menangani masalah stunting di daerah berjuluk Bumi Segantang Lada tersebut.
BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting sesuai amanah Presiden RI, sudah membentuk tim percepatan penanganan stunting (TPPS), mulai dari tingkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sampai pemerintah desa.
Selain itu, BKKBN juga membentuk tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 1.163 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kepri.
Adapun tugas dari para kader TPK ini, yaitu mendampingi para calon pengantin, ibu hamil dan ibu usai melahirkan. Tidak hanya itu, TPK juga bisa mendampingi para remaja dalam mempersiapkan para remaja itu memasuki masa pernikahan menjadi pengantin, hamil, usai melahirkan dan seterusnya.
Ia menambahkan para kader TPK itu dalam pendampingan akan mengawasi dan memberi saran dan masukan kepada para calon pengantin dalam mematangkan persiapan memasuki kehidupan rumah tangga, kesehatan calon ibu dan anak bahkan sejak anak itu masih janin.
Kemudian tentang pemenuhan asupan gizi anak sejak 1.000 pertama kehidupan atau hingga usia anak itu dua tahun.
"Begitu juga terhadap pendampingan kepada para remaja, seperti tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, di mana kesemuanya itu merupakan upaya mencegah terjadinya kasus-kasus stunting," katanya.
Rohina melanjutkan percepatan penanganan stunting di Kepri membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga target penurunan stunting sebesar 10,2 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
"Kita optimistis dengan kolaborasi semua pihak, dapat mengurangi risiko stunting yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kepri," demikian Rohina.